DKPP Jatuhkan Sanksi Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu Kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Empat Lawang

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, AHP, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 65-PKE-DKPP/I/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa

Ketua DKPP Paparkan Lima Syarat Penyelenggaraan Pemilu yang Ideal

Aktivitas

Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengakui pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024 belum bisa dikategorikan ‘baik’. Perbaikan dan penyempurnaan kepemiluan di Indonesia harus menjadi prioritas bersama ke depan. Demikian disampaikan Heddy Lugito dalam Seminar Nasional ‘Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan di

DKPP Periksa Bawaslu Barito Utara dan Kalimantan Tengah Terkait Penanganan Laporan Politik Uang

Aktivitas

Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan 183-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, pada Kamis (11/9/2025). Perkara 162-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo yang memberikan kuasa kepada M. Junaedi Lumban Gaol dan kawan-kawan.

DKPP Akan Periksa Tiga Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Palangka Raya

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiga perkara tersebut yang masing-masing bernomor 162-PKE-DKPP/VI/2025, 183-PKE-DKPP/VIII/2025 dan 166-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 11 dan 12 September 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2025

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Etik di Provinsi Jawa Barat

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, pada 11-12 September 2025. Kedua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 133-PKE-DKPP/IV/2025 dan 149-PKE-DKPP/V/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 11-12 September 2025. Berikut rinciannya. 1. Perkara Nomor

Ratna Dewi Pettalolo: Kualitas Demokrasi Dimulai Dari Proses yang Baik

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan kualitas demokrasi atau pemilu di tanah air dapat diukur dari dua indikator, yakni proses dan hasil. Indikator proses di dalamnya termasuk penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu. Jika sudah baik, sudah bisa dipastikan indikator hasil akan baik. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo

DKPP Akan Periksa Bawaslu Kabupaten Bulukumba Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 103-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Kamis (4/9/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bakri Abu Bakar (teradu I), beserta

DKPP Periksa Bawaslu Garut Terkait Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Aktivitas

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 180-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Perkara ini diadukan Djudju Nuzuluddin dan Firmansyah. Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid (teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Ipur Purnama Alamsyah,

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 180-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (28/8/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Djudju Nuzuluddin dan Firmansyah. Kedua pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, beserta

DKPP Periksa KPU Kalimantan Selatan Terkait Pencabutan Status Lembaga Pemantau Pemilu

Aktivitas

Banjarmasin, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) perkara nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2025 dan 177-PKE-DKPP/VII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Jumat (22/8/2025). Perkara nomor 175-PKE-DKPP/VII/2025 diadukan Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu. Sedangkan perkara 177-PKE-DKPP/VII/2025 diadukan Chandra Adi Susilo dan Azmirul Rufaida. Para pengadu mengadukan