Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 129-PKE-DKPP/IV/2025 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang pada Rabu (30/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Aman Mubaroka yang memberikan kuasa kepada Pratama Ardiansyah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Empat
Gianyar, DKPP – Profesionalisme penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya masih menjadi masalah yang mendapat sorotan masyarakat. Kesimpulan itu tercermin dalam banyak pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diperiksa DKPP. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 243 penyelenggara pemilu menjadi teradu di DKPP terkait profesionalisme. Hal itu disampaikan Anggota DKPP, I Dewa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 169-PKE-DKPP/VI/2025 dan 173-PKE-DKPP/VI/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (24/7/2025). Perkara nomor 169-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan oleh Gunawan.Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Riza Nasrul Falah, serta Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, masing-masing sebagai teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/II/2025 secara Hibrida di Kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (24/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh M. Hatta Hehanussa dan Stanley Salenussa yang memberikan kuasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang pemeriksaan untuk dua perkara itu, yang masing-masing bernomor: 169-PKE-DKPP/VI/2025 dan 173-PKE-DKPP/VI/2025, akan dllangsungkan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Kamis (24/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor: 169-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan Gunawan yang mengadukan Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 145-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Selasa (22/7/2025). Perkara ini diadukan Abdul Kadir. Ia mengadukan Anggota KPU RI, Iffa Rosita, dan Anggota KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon, Masing-masing sebagai teradu I dan teradu II. Kedua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 78-PKE-DKPP/II/2025. Sidang akan diselenggarakan secara hibrida di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Ruang Sidang DKPP, pada Rabu (23/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 161-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat (18/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Aldiko Putra yang memberikan kuasa kepada Fredi Budi Setiawan dan kawan-kawan.Pengadu mengadukan Wawan Ardi, Yeni Gusneli, Irwan Yuhendi, dan Oki Heriyanto (Ketua
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 48-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (16/7/2025) Perkara ini diadukan Hendra Saputra yang memberikan kuasa kepada Arisona Suganda Hasibuan. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal. Pengadu mendalilkan teradu telah menghentikan laporan, yang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada 16-18 Juli 2025. Tiga perkara tersebut masing-masing bernomor 48-PKE-DKPP/I/2025, 96-PKE-DKPP/III/2025 dan 161-PKE-DKPP/VI/2025. Sidang pemeriksaan atas perkara-perkara itu akan digelar secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara