Arsip Penulis: Humas DKPP

DKPP Periksa Tiga Penyelenggara Pemilu dari Kab. Nias Selatan dan Prov. Sumatera Utara

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (18/11/2021). Perkara ini diadukan Disiplin Luahambowo. Ia mengadukan Murniati Dachi (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), Karlina Dachi (Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), dan Feri Mulia Siagian (Kepala Sekretariat

Prof. Muhammad Minta KPU dan Bawaslu Laksanakan Putusan DKPP Maksimal Tujuh Hari

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti setiap putusan DKPP maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan. Demikian disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Proyeksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024 di Hotel Novotel Gajahmada Jakarta, Rabu (17/11/2021). “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.  Setiap putusan wajib dilaksanakan seluruh

Terbukti Masih Berstatus PNS Aktif, DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yohakim Migau, selaku Teradu II dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (17/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap

Peserta SKPP Tingkat Lanjut, Diharapkan Menjadi Pelaku Utama Demokrasi Di Indonesia

Bogor, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad menyampaikan selamat kepada 90 orang lebih peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Tahun 2021 Gelombang ke-2 yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Para peserta SKPP Tingkat Lanjut Gelombong ke-2 ini terpilih dari proses seleksi ketat yang dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu dan Panwaslih kabupaten/kota hingga

Prof. Muhammad: Remote Control Kode Etik Diri Kita Sendiri

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengimbau penyelenggara memiliki kesadaran taat hukum dalam prinsip kode etik selama mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, tanpa kesadaran taat hukum sebanyak apapun peraturan yang mengikat dan bersifat ancaman akan menjadi tidak berarti. Imbauan itu disampaikan Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Bagi

Terbukti Melanggar Tindakan Asusila, DKPP berhentikan Anggota KPU Kab. Kaur

Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kab. Kaur, Meixxy Rismanto. Sanksi tersebut dibacakan atas perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor 156-PKE-DKPP/VII/2021 oleh Majelis DKPP di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (3/10/2021). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap

Prof. Teguh: Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 Harus Berpijak Pada Filsafat Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo kembali mengingatkan pentingnya membangun fondasi filsafat kepemiluan dalam pemilu nasional dan pilkada serentak 2024 yang akan datang. Kontestasi pada pemilu nasional dan pilkada serentak 2024 yang digelar hampir bersamaan dikhawatirkan akan membawa ketidaknormalan, terutama bagi penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Prof. Teguh Prasetyo