Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (10/8/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Mulianta Sembiring selaku Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan sebanyak tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (10/8/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm, mengungkapkan penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc merupakan tulang punggung dan peran paling besar dalam pelaksanaan pemilu. Namun, potensi pelanggaran pemilu baik itu pidana maupun etik paling besar berada di tingkat ad hoc. Oleh karena itu, perbaikan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 25-PKE-DKPP/VII/2022 secara hibrida (luring dan daring), Senin (25/7/2022). Perkara ini diadukan oleh Yoga Adi Baya yang memberikan kuasa kepada Mulyadi, Depiyanti, dan Robi Cahyadi. Yoga Adi Baya merupakan Anggota DPC PKB Kabupaten Muara Enim, Provinsi
Jakarta, DKPP – Menjadi seorang penyelenggara pemilu sekarang ini bukan hal yang mudah. Selain tugasnya yang sangat berat melahirkan pemimpin dari pusat sampai daerah, kebebasan penyelenggara digadaikan serta dibatasi oleh aturan dan etika. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengatakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi seperti berkumpul dan menyatakan pendapat tidak
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang vpemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 23-PKE-DKPP/VI/2022 pada Rabu (13/07/2022) pukul 09.00 WIB Perkara ini diadukan oleh Jasmita yang memberikan kuasa kepada Abdul Kadir dan Khoiri. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Anggi Ramadhan Siregar. Dalam pokok aduannya, Jasmita
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad mengimbau penyelenggara pemilu untuk meningkatkan ‘sensor’ kode etik seiring dengan dimulainya tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Imbauan tersebut disampaikan Prof. Muhammad dalam kelas daring Madrasah Pemilu 2022 yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP) pada Sabtu (25/6/2022) pagi. “Hati-hati saudara
Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja berharap kualitas penyelenggara pemilu terus meningkat seiring dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Hal tersebut disampaikan Rahmat Bagja dalam acara puncak HUT ke-10 DKPP yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP, pada Senin (13/6/2022) siang. “Ke depan, saya berharap adanya DKPP penyelenggara
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshiddiqie berharap DKPP terus memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara melalui pemilu dan demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia sangat bergantung efektivitas sistem etika, terutama penyelenggara pemilu sebagai tugas pokok dan fungsi DKPP. Harapan itu disampaikan dalam
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengajak penyelenggara dan peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk merawat Indonesia dengan filsafat pemilu. Filsafat pemilu merupakan pijakan sekaligus fondasi yang melahirkan pemilu bermartabat dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan sosial yang terkandung di dalamnya. “Pijakan atau fondasi ini (filsafat pemilu) yang