Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Penguat Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Naskah MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor UMSU, Prof. Agussani. Sedangkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dengan inisial H karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 184-PKE-DKPP/VIII/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada
Jakarta, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2025 yang baru dilantik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan bekerja secara profesional dan beretika dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Harapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kegiatan Pelantikan dan
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 196-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Kamis (30/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Melan Aji Prabowo. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Klaten, David Indrawan. Teradu didalilkan melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang dalam
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 188-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Senin (27/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Agus Bakri dan Rano Karno. Para teradu mengadukan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvirenol, serta dua anggotanya yakni Christian A.
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung transformasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai upaya dari peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dan Forum Masukan Regulasi Pemilu – Pemilihan yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 188-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Senin (27/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Agus Bakri dan Rano Karno. Kedua pengadu mengadukan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvirenol,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan Koordinator Divisi (Kordiv) kepada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhalina, selaku Teradu III dalam nomor 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan Teradu V dalam perkara 183-PKE-DKPP/VIII/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan atas lima perkara yang digelar di Ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 197-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu (22/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang perempuan berinisial DPA. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, AK. Pengadu mendalilkan teradu menelantarkan,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 190-PKE-DKPP/IX/2025 secara hibrida pada Selasa (14/10/2025). Perkara ini diadukan Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Evrida