Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada 11 penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/5/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Nana Priana selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lahat terhitung sejak
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia. Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UIN Raden Intan Lampung Wan Jamaluddin Z di Gedung Rektorat UIN Raden
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 59-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (11/5/2023). Perkara ini diadukan Ishak dan La Ode Muh. Yasri (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat). Keduanya mengadukan Awaluddin Usa, Alirun Asa,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung penuh revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (2) terkait perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito saat mengikuti konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/5/2023) bersama Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 59-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Kamis (11/5/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat, yaitu Ishak dan La Ode Muh. Yasri.
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan profesi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan sambilan, mengisi waktu kosong, atau sekadar mampir. Sama dengan profesi lainnya, penyelenggara Pemilu memiliki jenjang karir yang jelas dengan waktu cukup lama sampai dengan puluhan tahun. Hal tersebut disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sharing Session Pencegahan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023 dengan Teradu Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sidang yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (8/5/2023) ini digelar untuk mendengarkan dan menggali keterangan dari para Pihak Terkait maupun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh pada Senin (8/5/2023) pukul 10.00 WIB. Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Mhd. Safri Desky (Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara) serta Muhammadin, Kaman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023 pada Senin (8/5/2023) pukul 10.00 WIT di Ruang Sidang KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Perkara ini diadukan Yulianus Kegiye yang memberikan kuasa kepada Abdul Haris. Yulianus mengadukan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) dan Syahrul Iman (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya). Keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara