Intervensi Pengunduran Diri PPS, DKPP Periksa Anggota KPU Kota Batu

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa AnggotaKPU Kota Batu Erfanudin atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 116-PKE-DKPP/IX/2023. Perkara ini diadukan oleh Supriyanto dan Yogi Eka Chalid Farobi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batu). Erfanudin didalilkan secara sepihak memerintahkan Andrew Yehu mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

DKPP Periksa Bawaslu Tulang Bawang Terkait Gadai Mobil Dinas

Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 115-PKE-DKPP/IX/2023. Perkara ini diadukan oleh Adhel Setiawan. Ia mengadukan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yakni A. Rachmat Lihusnu dan Desi Triyana sebagai Teradu I dan II. Teradu I dan II diduga melakukan permufakatan

DKPP Pecat Anggota KPU Kabupaten Lembata Karena Perselingkuhan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Lembata Petrus Payong Pati sebagai Teradu dalam perkara nomor 101-PKE-DKPP/VIII/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (9/10/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Petrus Payong Pati selaku Anggota KPU

Kualitas Pemilu Mundur, Dewi: Generasi Muda Kunci Suksesnya

Majene, DKPP – Memiliki jumlah pemilih pemula yang tidak sedikit, perguruan tinggi atau kampus dinilai menjadi salah satu tempat dan motor perubahan untuk kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Seminar Nasional Ilmu Politik Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintergritas di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Kabupaten Majene,

Penegakan Hukum Pemilu Harus Tepat Sesuai Regulasi

Polewali Mandar, DKPP – Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan penegakan hukum Pemilu tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan keadilan Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada Sabtu (7/10/2023). “Dalam pengawasan kalau ada kesalahan

DKPP Akan Periksa Ketua KIP Aceh Singkil Pada 3 oktober 2023

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (3/10/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Irfan Efendi. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir. Pengadu mendalilkan Teradu diduga

Tidak Hadiri Rapat Pleno Tiga Kali Berturut-Turut DKPP Berhentikan Anggota KPU Kota Jayapura

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jayapura Markus Duwith dalam perkara nomor 92-PKE-DKPP/VIII/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (25/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Markus Duwith selaku Anggota KPU Kota

Heddy Lugito: DKPP Bukan Untuk Menghukum Penyelenggara Pemilu

Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dirancang bukan untuk menghukum penyelenggara Pemilu. Kehadiran DKPP di Indonesia salah satunya untuk menjaga dan menjamin integritas penyelanggara serta lembaga Pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (21/9/2023). “Jangan ditafsirkan keberadaan DKPP ini

DKPP Kembali Periksa KPU RI, Bawaslu: Ini Persoalan Etika, Bukan Komunikasi dan Personal

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dengan pokok aduan terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan jumlah personel dan

DKPP JATUHKAN SANKSI PERINGATAN KEPADA EMPAT PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada empat penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Edo Septiadi selaku staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan