Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023). Pada perkara ini diadukan Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI). Mereka mengadukan Hasyim Asy’ari,
Samarinda, DKPP – Masyarakat umum atau pemilih berada peringkat pertama sebagai Pengadu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan data Bagian Fasilitasi Pengaduan DKPP dari Januari 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023, dari 254 pengaduan yang masuk, 225 di antaranya diadukan oleh masyarakat atau pemilih. Hal
Denpasar, DKPP – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat pasif dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun wewenangnya dalam penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Meski demikian, DKPP tetap hadir di tengah masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan dan sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal tersebut disampaikan Anggota
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (25/8/2023). Sidang kedua ini digelar untuk mendengarkan jawaban atau pembelaan Anggota KPU Kota Jayapura Markus Duwith selaku Teradu yang tidak hadir pada sidang pertama
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan pentingnya sharing knowledge penyelenggara Pemilu dengan pendahulunya untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang digelar oleh Bawaslu RI di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (24/7/2023).
Jakarta, DKPP – Profesi sebagai penyelenggara Pemilu mendapatkan posisi terhormat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Baik itu penyelenggara Pemilu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara adhoc. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam menghadapi Pemilu Tahun
Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi KPU yang telah memberikan ruang-ruang perbaikan pasca pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan Hukum (Gelombang I) di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengimbau pengawas Pemilu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan peserta Pemilu serta masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan dalam pembekalan bagi 1.914 Anggota Bawaslu Periode 2023 – 2028 dari 514 kabupaten/kota yang dilantik di Jakarta Barat pada Jumat (19/8/2023) malam. “Komunikasi dengan peserta Pemilu, pemilih atau
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/8/2023). Perkara ini diadukan Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Arisoi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua). Ketiganya mengadukan Markus Duwith (Anggota KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (18/8/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak dan dua Anggota KPU Provinsi Papua Zandra Mambrasar dan