Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 165-PKE-DKPP/VII/2024 secara hibrida di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura dan Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (10/9/2024) pukul 12.00 WIT. Perkara ini diadukan Dinus Wanimbo yang merupakan Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Tolikara.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat Arsyah Sehwaky karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Selain Arsyah Sehwaky, DKPP juga menjatuhkan sanksi yang sama kepada empat Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat yakni Steve Eibe, Mustajib Saban, A. Rasyid Nurlete, dan Kalansina Aibini. Kelimanya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara hibrida terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Sulawesi Selatan. Kedua perkara tersebut adalah Nomor 140-PKE-DKPP/VII/2024 dan 160-PKE-DKPP/VII/2024 yang akan diperiksa secara terpisah di Kota Makassar pada 11-12 September 2024. Berikut rincian mengenai kedua perkara tersebut: Perkara Nomor
Gorontalo, DKPP – Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan etika menjadi isu utama dalam Pemilu tahun 2024. Hal tersebut merupakan bentuk atau bukti peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo pada Sabtu (7/9/2024). “Isu yang
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 133-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (6/9/2024). Perkara ini diadukan oleh Yusuf Noho Suaib yang memberikan kuasa kepada Rio Potale. Ia mengadukan Alexander Kaaba, Under S. Lawani, dan Wahyudin Akilie
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 133-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (6/9/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan Yusuf Noho Suaib yang memberikan kuasa kepada Rio Potale. Ia mengadukan Alexander Kaaba, Under S. Lawani, dan Wahyudin Akilie masing-masing
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 137-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan oleh Muhammad Usman, Ermawati, dan Ananda Ratu Tia. Ketiga Pengadu mengadukan M. Yusuf Habibi, Fadhil Azhar, dan Julkifli (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai) masing-masing berkedudukan sebagai Teradu I, Teradu II, dan
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 134-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024). Perkara ini diadukan Setiadharma yang memberikan kuasa kepada Nasrullah dan Rahmat. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu Handi Tri Ujiono,
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan oleh Abdul Rahman. Abdul Rahman mengadukan 10 penyelenggara Pemilu Kota Palu. Antara lain Idrus, Iskandar Lembah, Muhammad Musba, Alfaqih Muqaddam Alhabssi, dan Haris Lawisi (Ketua dan Anggota KPU Kota Palu) sebagai
Palu, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk buka tutup sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024 yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo. Salah satu memutuskan buka tutup sidang pemeriksaan yakni para Teradu (Ketua dan