Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 129-PKE-DKPP/XI/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (20/11/2023). Dalam perkara ini, DKPP memeriksa delapan penyelenggara pemilu. Antara lain Yenni Mairida, Ronaldi Ardian, dan Fitra Rovi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu) sebagai Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 129-PKE-DKPP/XI/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (20/11/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Jasriadi yang memberikan kuasa kepada Djudju Purwantoro, dkk. Ia mengadukan Yenni Mairida, Ronaldi Ardian, dan Fitra Rovi (masing-masing sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua kepada Muhammad Agil Akbar selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Muhammad Agil Akbar merupakan Teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak satu perkara yang digelar di
Solo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/11/2023). Heddy didampingi oleh tiga Anggota DKPP RI, yaitu J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan M. Tio Aliansyah, serta Sekretaris DKPP David Yama. Dalam kesempatan ini, Heddy mengungkapkan bahwa Rakor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Rakornas ini secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh sejumlah menteri, mulai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Jakarta, DKPP – Presiden Joko Widodo resmi membuka Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Jokowi (sapaan Joko Widodo, red) mengingatkan agar DKPP tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan akuntabel. “Ya memang (DKPP)
Jakarta, DKPP – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Rabu (8/11/2023). Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan langkah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 126-PKE-DKPP/X/2023 pada Senin (6/11/2023). Perkara ini diadukan Zam Zami. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf masing-masing sebagai Teradu I dan II. Kedua Teradu didalilkan meloloskan Ramhadsyah menjadi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2023-2024 di Jakarta, Selasa (7/11/2023). Secara keseluruhan, terdapat 225 nama TPD periode 2023-2024 yang dilantik DKPP. 225 orang TPD periode 2023-2024 dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito. Pengangkatan TPD periode 2023-2024 sendiri berdasar Keputusan Ketua DKPP Nomor 282.A/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2023 tentang Pengangkatan
Pasangkayu, DKPP – Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan penyelenggara Pemilu merupakan salah satu tujuan dijatuhkannya sanksi DKPP kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo ketika menanggapi pertanyaan terkait sanksi DKPP dari salah satu peserta kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Sanksi DKPP berbeda dengan