Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 182-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, pada Rabu (1/10/2025) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Andrico Lucky De Lima yang mengadukan Anggota Bawaslu Kota Ambon, Reinaldo Christofel Pattisina. Teradu didalilkan
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, menegaskan pentingnya peningkatan integritas penyelenggara Pemilu untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang, Sabtu (20/9/2025). Heddy mengingatkan bahwa tantangan terbesar demokrasi saat ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 178-PKE-DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025). Perkara ini diadukan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang memberikan kuasa kepada Ibnu Syamsu Hidayat, dan Kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 185-PKE-DKPP/VIII/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (19/9/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Wahyudi Febrianto Putra yang memberikan kuasa kepada Kasrul Pardede dan Zoniko Ardionsyah. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, AHP, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 65-PKE-DKPP/I/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengakui pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024 belum bisa dikategorikan ‘baik’. Perbaikan dan penyempurnaan kepemiluan di Indonesia harus menjadi prioritas bersama ke depan. Demikian disampaikan Heddy Lugito dalam Seminar Nasional ‘Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan di
Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan 183-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, pada Kamis (11/9/2025). Perkara 162-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo yang memberikan kuasa kepada M. Junaedi Lumban Gaol dan kawan-kawan.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiga perkara tersebut yang masing-masing bernomor 162-PKE-DKPP/VI/2025, 183-PKE-DKPP/VIII/2025 dan 166-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 11 dan 12 September 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2025
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, pada 11-12 September 2025. Kedua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 133-PKE-DKPP/IV/2025 dan 149-PKE-DKPP/V/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 11-12 September 2025. Berikut rinciannya. 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan kualitas demokrasi atau pemilu di tanah air dapat diukur dari dua indikator, yakni proses dan hasil. Indikator proses di dalamnya termasuk penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu. Jika sudah baik, sudah bisa dipastikan indikator hasil akan baik. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo