Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Tegah, Kota Semarang, pada 13 sampai 14 November 2024. Kedua perkara tersebut yakni Nomor 221-PKE-DKPP/IX/2024 dan 222-PKE-DKPP/IX/2024, berikut rincian kedua perkara tersebut: 1. Perkara Nomor 221-PKE-DKPP/IX/2024 Perkara ini diadukan oleh Basori
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Anggota KPU Kabupaten Karanganyar Devid Wahyuningtyas selaku Teradu II dalam perkara Nomor 150-PKE-DKPP/VII/2024 karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sepuluh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 orang sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2024-2025 yang terdiri dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu di Jakarta pada Jumat (8/11/2024). Ke-228 orang TPD periode 2024-2025 dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito berdasarkan Keputusan Ketua DKPP Nomor 96.DA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2024 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2024-2025 di Jakarta, pada Jumat (8/11/2024). Secara keseluruhan, terdapat 228 nama TPD periode 2024-2025 yang dilantik DKPP. 228 orang TPD periode 2024-2025 dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan berdasarkan Keputusan Ketua DKPP Nomor 96.DA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2024 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 190-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (6/11/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh inisial NSP yang memberikan kuasa kepada Rizky S. Dalam perkara ini, pihak Pengadu mengadukan Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada tiga penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/11/2024). Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Jajang Miftahudin yang berstatus Teradu dalam perkara Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024 dijatuhi sanksi Peringatan Keras
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara Nomor 216-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu. Perkara ini diadukan oleh Pitra Martin, yang memberikan kuasa kepada Gusti Rahmat. Pihak Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Santoso, Ganti Budiarto,
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 204-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis (31/10/2024). Perkara ini diadukan oleh Murdani yang memberikan kuasa kepada Diana Febriani. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Bukittinggi Satria Putra dan Ketua Bawaslu Kota
Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, hadir sebagai narasumber pada kegiatan Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024). Acara ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan dalam tahapan kampanye, pemanfaatan dana kampanye, serta pengadaan dan distribusi perlengkapan Pilkada Serentak 2024. Dalam forum ini, Heddy menyampaikan materi
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pekara Nomor 235-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Selasa (29/10/2024). Perkara ini diadukan Rofiqoh Is Machmoed yang memberikan Kuasa kepada Ihsak P. Adam dkk. Pengadu merupakan calon Anggota DPRD Kabupaten Poso terpilih daerah