Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 133-PKE-DKPP/XI/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (18/12/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Rustam Ibnu Rahman. Ia mengadukan Iman Cahyadi, Muamar Kadafi, Ahmad Gojali, Adam Fahmi, dan Yusnita Yamus (Ketua dan Anggota
Sleman, DKPP – Meski bukan perkara yang mudah, pemilu yang demokratis dan berintegritas bisa menjadi salah satu pintu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045 dalam perspektif tata kelola pemilu. Demikian disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Seminar Nasional Paradigma Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Sosial dan Kesejahteraan
Jakarta, DKPP – Manipulasi suara dalam pemungutan dan perhitungan suara menjadi salah satu ancaman serius pemilu serentak 2024 yang akan datang. Potensi manipulasi suara terbuka lebar dan perlu diantisipasi sedini mungkin. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Rapat Koordinasi Mitigasi dan Potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta Penyuluhan Kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman Katili selaku Teradu dalam perkara nomor 117-PKE-DKPP/IX/2023. Sanksi Pemberhentian sementara tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (8/12/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara
Banjarmasin, DKPP – Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dari wilayah III ke DKPP sepanjang tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tiga wilayah lainnya. Wilayah III terdiri dari sembilan provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Hal
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan Rehabilitasi atau pemulihan nama baik Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara Nomor 122-PKE-DKPP/X/2023 dan 123-PKE-DKPP/X/2023. Putusan ini dibacakan DKPP dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/12/2023). “Merehabilitasi nama baik Teradu I
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/X/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, pada Senin (4/12/2023) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan Muh. Ridwan. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan Hasanuddin G Kuna sebagai Teradu. Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 129-PKE-DKPP/XI/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (20/11/2023). Dalam perkara ini, DKPP memeriksa delapan penyelenggara pemilu. Antara lain Yenni Mairida, Ronaldi Ardian, dan Fitra Rovi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu) sebagai Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 129-PKE-DKPP/XI/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (20/11/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Jasriadi yang memberikan kuasa kepada Djudju Purwantoro, dkk. Ia mengadukan Yenni Mairida, Ronaldi Ardian, dan Fitra Rovi (masing-masing sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua kepada Muhammad Agil Akbar selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Muhammad Agil Akbar merupakan Teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak satu perkara yang digelar di