Rilis Sidang DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 18 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/2/2019). Terdapat 51 nama Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang tersebut. Dipimpin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 18 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/2/2019). Terdapat 51 nama Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang tersebut. Dipimpin oleh Ketua majelis
Rilis Sidang DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan dari 18 perkara, pada Selasa (19/2) besok pukul 14.00 WIB. Sidang ini akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta. Dari semua perkara yang akan dibacakan putusannya, 15 diantaranya merupakan perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 melalui video conference dari Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Nomor 3 Jakarta Selatan dengan Mapolda Maluku Utara, Jalan Kapitan Pattimura, Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin (18/2/2019). Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan terhadap Ketua
Jakarta, DKPP – Demokrasi yang berintegritas dibangun lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, terutama menyangkut elemen penyelenggara Pemilu. Integritas Pemilu menuntut ketaatan dan kepatuhan pada prinsip hukum dan etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm
Jakarta, DKPP – Tahapan Pemilu 2019 telah berjalan lima bulan sejak dimulai pada 23 September 2018 lalu. Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Salah satu metode kampanye adalah debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya pada pada 17 Januari lalu telah diadakan Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Morotai, Lukman Wangko. Pihak Teradu perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai, yakni Saima Nuang. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2019 pada Kamis (14/2/2019). Sidang yang dilakukan melalui video conference antara Ketua Majelis Prof. Teguh Prasetyo di Jakarta dengan pihak Teradu, Pengadu dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berada di Kantor Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Jumat 15 Februari 2019. Bertempat di Swissbel Hotel Jl. Mulawarman No.15, Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kegiatan ini akan diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi di Kota Tarakan, antara lain
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2019 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Kamis (14/2/2019) . Sidang pemeriksaan ini diagendakan untuk memeriksa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Abdul Wawan, selaku Teradu dalam