Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Jumat (1/3/2024). Perkara ini diadukan La Rida Sidi. Ia mengadukan Irfan Sakti, La Deni, Yasir Arafah, Erni Mawar, dan Visman (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 144-PKE-DKPP/XII/2023 pada Senin (26/2/2024). Sidang kedua ini digelar memeriksa sejumlah Pihak Terkait menyangkut status Mahlizah (Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat) selaku Teradu VII dalam perkara yang diadukan oleh M. Alpitara Gumay ini. Mahlizah didalilkan berstatus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 1-PKE-DKPP/I/2024 secara hibrida di Kantor DKPP dan Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (7/2/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ali Ibrahim Manurung. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Asahan Hidayat serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 3-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Jumat (2/2/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Prayogo Bekti Utomo. Ia mengadukan Carlos Kartika Yudha Paath (Anggota KPU Kota Jakarta Timur) dan Arlen Intani (Ketua PPK Matraman)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 7-PKE-DKPP/I/2024 dan 15-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (31/1/2024). Perkara 7-PKE-DKPP/I/2024 diadukan oleh Muhamad Fauzi yang memberikan kuasa kepada Muhammad Azhar. Sedangkan perkara 15-PKE-DKPP/I/2024 diadukan Ichwan Setiawan dengan kuasa Arbendi. Para pengadu dari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 145-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (29/1/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Petrus Ohoilulin. Ia mengadukan Rahmat Bagja, Herwyn Jefler H. Malonda, Totok Hariyono, Puadi, dan Lolly Suhenty (Ketua dan Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata Fransiskus Xaverius Pole selaku Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 132-PKE-DKPP/XI/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (26/1/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor perkara 144-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Jumat (26/1/2024) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh M. Alpitara Gumay. Ia mengadukan Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn J.H Malonda, dan Totok Hariyono (masing-masing merupakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta keterangan sejumlah Pihak Terkait dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 139-PKE-DKPP/XII/2023, Selasa (23/1/2024). Dalam perkara ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Kep. Yapen Salmon Robaha duduk sebagai Teradu. Ia diadukan oleh Moris Cerullo Muabuai. Salah satu Pihak Terkait yang dimintai keterangannya oleh
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa empat jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 131-PKE-DKPP/XI/2023 pada Rabu (17/1/2024). Perkara ini diadukan Harapan Bawaulu yang juga merupakan eks Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan periode 2018-2023. Ia mengadukan Bendahara Bawaslu Provinsi