Lombok Barat, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan sanksi DKPP atas pelanggaran kode etik merupakan ‘warning’ bagi penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu (8/7/2023). Dengan sanksi
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Deni Wan Putra atas dugaan nepotisme dalam seleksi Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024. Deni Wan Putra menjadi Teradu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 68-PKE-DKPP/IV/2023 yang diadukan oleh Muhammad Ramzi. Sidang pemeriksaan dilaksanakan di Kantor
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 68-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Jumat (7/7/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Ramzi. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat Deni Wan Putra. Deni Wan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Elisa Kambuaya selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat selama 30 hari kerja. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (3/7/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu I Elisa
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP di Jakarta pada Jumat (23/6/2023). Sebastianus Tebai merupakan Teradu dalam perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023. “Menjatuhkan
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam pengawas Pemilu Kab. Cianjur dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (21/6/2023). Enam pengawas Pemilu yang diperiksa DKPP adalah Usep Agus Zawari, Asep Tandang Suparman, Yuyun Yunardi, Hadi Dzikrinur, dan Tatang Sumarna
Sukoharjo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 57 Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu berasal dari empat provinsi daerah otonom baru (DOB) dan pengganti antarwaktu periode 2022-2023. Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito serta dihadiri anggota lainnya yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa
Sukoharjo, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan sanksi DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan demokrasi di Indonesia. “Bagi kami sanksi-sanksi DKPP adalah bagian dari evaluasi bagi penyelenggara Pemilu, serta pembenahan untuk kemajuan besar bagi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri Syukuran Ulang Tahun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) unsur masyarakat periode 2022-2023 untuk Provinsi DKI Jakarta. Calon tersebut adalah Asep Kamaluddin Nashir. Nama Calon Pengganti Antar Waktu TPD unsur masyarakat ini akan diumumkan di laman www.dkpp.go.id dan media sosial (medsos) DKPP untuk mendapat tanggapan atau
Bekasi, DKPP – Penyelenggara Pemilu pada tingkat ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dituntut satu frekuensi dalam memahami peraturan atau regulasi kepemiluan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Keputusan KPU RI Nomor: 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau