Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 300-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, beserta empat orang anggotanya, yaitu: Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Safwani, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada 13 – 14 Maret 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 267-PKE-DKPP/X/2024 dan 281-PKE-DKPP/XI/2024 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 267-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengimbau KPU dan Bawaslu segera mengganti penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Hal tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Rapat Kerja Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi antara Komisi II dengan
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 6-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, pada Jumat (7/3/2025). Perkara ini diadukan dua Anggota Bawaslu Kota Tangerang yakni Supri Andriani dan Tri Hariyono. Keduanya mengadukan Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatulloh, bersama empat
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 253-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Kamis (6/3/2025). Perkara ini diadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Risandi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten OKU, Ahmad Kabul. Para pengadu mengadukan Ketua
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 245-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Rabu (5/3/2025). Perkara ini diadukan Andy Irawan yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lahat, Sarjani, berserta empat anggotanya, yaitu :Elfa Rani, Emil Asy Ari, Agusman Askoni,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 234-PKE-DKPP/IX/2024 dan 307-PKE-DKPP/XII/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 6-7 Maret 2025. Berikut rincian atas dua perkara terebut: 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Zainul Muttaqin. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap 9 perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (3/3/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU Kabupaten
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 273-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (26/2/2025). Perkara ini diadukan Juniardin Tafonao dan Restuman Ndruru yang memberikan kuasa kepada Disiplin Luahambowo, dan kawan-kawan. Sedangkan sebagai teradu adalah Ketua KPU Kabupaten
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 259-PKE-DKPP/X/2024. Sidang pemeriksaan ini digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (25/2/2025). Perkara ini diadukan Randa Ependi Pohan. Ia mendalilkan Parlagutan Harahap tertangkap tangan oleh Tim