Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang ke-2 pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Selasa (18/2/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Rohani yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Pankajene dan Kepulauan (Pangkep), Ichlas.. Pengadu mendalilkan bahwa Ichlas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 52-PKE-DKPP/I/2024, 53-PKE-DKPP/I/2025 dan 58-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025). Perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025 dan 53-PKE-DKPP/I/2025 diadukan oleh Frengki Uloli yang memberikan kuasa kepada Mashuri. Pada perkara 52-PKE-DKPP/I/2025, pengadu mengadukan Sutenty Lamuhu, Adnan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 62-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Amus Besan yang memberikan kuasa kepada Ahmad Belasa. Pengadu mengadukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Buru, yaitu: Walid Asis (ketua),
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 256-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida di Kantor KIP Provinsi Aceh dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Arwansyah Sambo yang memberikan kuasa kepada Muhammad Rifa’i Manik dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa 16 pengawas pemilu Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor: 41-PKE-DKPP/I/2024, pada Kamis (6/2/2025). Enam belas pengawas pemilu yang berstatus sebagai teradu tersebut adalah: Mardiana Rusli dan Saiful Jihad (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan), kemudian Muhammad Alwi dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 41-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida pada Kamis (6/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh H. Pasir Yasir dan Islam Iskandar yang memberikan kuasa kepada Saiful, Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, Nasrum, Tris Sasro Amsir, dan Arifuddin.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 5-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida pada Selasa (4/3/3035). Perkara ini diadukan Abdul Faris Umlati yang memberikan kuasa kepda Muhamad Rizal, Benediktus Jombang, dan kawan-kawan. Pengadu prinsipal adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat. Yang menjadi teradu adalah Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Jakarta berlangsung dengan tertib dan lancar beberapa waktu lalu. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Kerja Penyusunan Laporan Akhir Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar siding pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 30-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025). Perkara ini diadukan Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya yang memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Asrun, Jubendri Lusfernando, Roby Cahyadi, dan Sedi Usmika. Pengadu mengadukan
Jakarta, DKPP – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang diluncurkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, pada Kamis (30/1/2025). Bima Arya Sugiarto mengungkapkan kehadiran IKEPP sebagai bagian dari ikhtiar dalam rangka perbaikan kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia. “(IKEPP) ini merupakan ikhtiar untuk membuat pemilu