Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada lima penyelenggara pemilu Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sidang pembacaan putusan untuk 11 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Lima penyelenggara pemilu ini terdiri dari empat orang dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan seorang dari Bawaslu Provinsi Sulteng.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafid karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan 104-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi dibacakan Majelis DKPP yang diketuai oleh Dr. Alfitra Salamm, APU dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 11 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada enam penyelenggara pemilu. Enam penyelenggara tersebut adalah Ketua KPU Kab. Jeneponto Baharuddin Hafid, Ketua
Jakarta, DKPP – Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras, Pemberhentian dari Jabatan Ketua, dan Pemberhentian Sementara kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan untuk 11 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Rabu (4/11/2020)
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto, S.IP., M.IP menjadi narasumber dalam webinar yang diadakan DKPP dengan tema “Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, Selasa (3/11/2020). Dalam kesempatan ini, Didik menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu sudah dikategorikan sebagai pesta demokrasi yang rumit, meskipun dilaksanakan dalam situasi normal. Dengan masa pandemi seperti sekarang,
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengatakan pesimisme dan optimisme terus membayangi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19, tidak terkecuali di dunia serta lingkungan akademik (kampus). Hal itu disampaikan Prof. Muhammad dalam seminar nasional dengan tema ‘Penguatan Demokrasi Dan Integritas Pemilu Di Indonesia’ yang dilaksanakan di
Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan civitas akademika memiliki peran penting dalam proses pendewasaan demokrasi melaui kajian-kajian kritis dan tidak memihak. Hal tersebut disampaikan Alfitra Salamm dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Civitas Akademika di Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa
Minahasa, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Negeri Manado (Unima) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Penguatan Demokrasi dan Intergitas di Indonesia. Penandatangan MoU dilakukan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, APU yang mewakili Ketua DKPP dan Wakil Rektor Unima, Prof. Dr. Urbanus Naharia, pada Senin (2/11/2020). Ruang lingkup
Tomohon, DKPP – Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara mudah. Potensi pelanggaran administrasi, pidana, maupun etik yang dilakukan penyelenggara semakin terbuka lebar seiring dengan penerapan protokol kesehatan pada pilkada nanti. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU meminta Panitia Pengawas (Panwas) diminta lebih teliti dalam menjalankan pengawasan terutama
Minahasa, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengingatkan jajaran Pengawas Pemilu bekerja ekstra pada Pilkada Serentak 2020. Tidak hanya mengawasi, tetapi juga harus ikut mencegah terjadinya pelanggaran. Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bawaslu Kabupaten Minahasa Bersama Stakeholder, Mitigasi Kerawanan Pilkada dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi