Ratna Dewi Pettalolo: Putusan MK 104 Tonggak Baru Demokrasi Berkualitas

Jakarta, DKPP – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 yang menetapkan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) bersifat final dan mengikat, dinilai sebagai tonggak baru demokrasi berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Dalam putusan yang dibacakan pada Juli 2025 tersebut, MK mengubah frasa rekomendasi menjadi putusan. Kemudian MK juga mengubah frasa memeriksa dan

DKPP Paparkan Program Kerja 2026 di Hadapan Komisi II DPR RI

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, memaparkan program kerja DKPP Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (30/3/2026). Heddy menjelaskan bahwa program kerja DKPP tahun 2026 tetap berfokus pada pelaksanaan tugas utama lembaga, yaitu penanganan

Tio Aliansyah: Sidang DKPP tidak Melulu Cari Kesalahan Penyelenggara Pemilu

Kalianda, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme bagi seluruh penyelenggara pemilu, baik dalam tahapan maupun di luar tahapan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (17/3/2026). Pria yang

Tio Aliansyah Ingatkan Penyelenggara Pemilu Lampung tentang Integritas dan Profesionalitas

Bandar Lampung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas, kewenangan, dan kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Tio Aliansyah saat memberikan materi dalam kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu yang diadakan oleh KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung,

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kota Makassar atas Dugaan Penelantaran Anak

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 2-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (27/2/2026). Perkara ini diadukan oleh Mufida Ulfa yang memberikan kuasa kepada Bayu Lesmana. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kota Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil, yang didalilkan

DKPP Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan KEPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Fasilitasi Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada 24–26 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, yang menekankan pentingnya komitmen penyelenggara pemilu dalam mematuhi dan menindaklanjuti putusan etik DKPP. “Ketika seseorang sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka ia harus

DKPP Terima Kunjungan RAMA, Bahas Pemahaman KEPP

Jakarta – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menerima kunjungan Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (11/2/2026).Ketua Umum RAMA, Iqnal, menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka untuk meningkatkan pemahaman organisasi terhadap peran DKPP dan ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. “Kami ingin memahami secara lebih mendalam tentang DKPP dan kode etik penyelenggara

DKPP Periksa Anggota KPU Papua Pegunungan yang Aktif Sebagai ASN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 207-PKE-DKPP/XII/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (2/2/2025). Perkara ini diadukan Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, serta enam anggotanya yakni: Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Meliaz, dan Iffa

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 207-PKE-DKPP/XII/2025 secara daring di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (2/2/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, beserta enam anggotanya yakni: Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto

DKPP Kembali Gelar Sidang Dugaan Gratifikasi Ketua KPU Kota Bogor

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Habibi, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025. Sidang pemeriksaan perkara ini digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Rabu (14/1/2026). Dalam perkara yang diadukan oleh Fahrizal ini, Muhammad Habibi selaku teradu kembali tidak menghadiri sidang pemeriksaan