Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 188-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Senin (27/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Agus Bakri dan Rano Karno. Para teradu mengadukan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvirenol, serta dua anggotanya yakni Christian A.
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung transformasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai upaya dari peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Dorongan tersebut disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dan Forum Masukan Regulasi Pemilu – Pemilihan yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 188-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Senin (27/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Agus Bakri dan Rano Karno. Kedua pengadu mengadukan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvirenol,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan Koordinator Divisi (Kordiv) kepada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhalina, selaku Teradu III dalam nomor 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan Teradu V dalam perkara 183-PKE-DKPP/VIII/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan atas lima perkara yang digelar di Ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 197-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu (22/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang perempuan berinisial DPA. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, AK. Pengadu mendalilkan teradu menelantarkan,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 190-PKE-DKPP/IX/2025 secara hibrida pada Selasa (14/10/2025). Perkara ini diadukan Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Evrida
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025 secara konferensi video di Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa, (14/10/2025) Pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ungkap kekhawatiran meningkatnya jumlah pelanggaran etik non tahapan oleh penyelenggara pemilu pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kekhawatiran tersebut disampaikan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2025,di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Morowali, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai politik uang yang marak saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tanah air sama seperti penyakit kanker stadium IV. Penyebarannya sangat masif dan ganas. Menurut Ratna Dewi, politik uang hampir terjadi di setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Maka tidak berlebihan jika menyamakan politik uang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja delegasi Comissao Nacional de Eleicoes (CNE) Republik Demokrasi Timor Leste, yang dipimpin langsung Ketua CNE, Jose Agostinho de Costa Belo Periera. CNE merupakan Komisi Nasional Pemilihan Timor Leste yang bersifat independen dengan tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan proses pemilihan umum, pendaftaran pemilih, serta penyelenggaraan