Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (11/12/2025). Perkara ini diadukan Fahrizal yang mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu didalilkan menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp3,7 miliar dari salah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (11/12/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fahrizal. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu diduga menerima gratifikasi berupa uang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2025. Jumlah perkara yang diputus ini melibatkan 950 penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam kegiatan pemaparan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2025 di Kabupaten Bandung Barat, Provnisi Jawa Barat, Senin (8/12/2025). “Per
Bandung Barat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan momentum untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta merancang program strategis untuk tahun 2026. Demikian disampaikan Sekretaris DKPP, Syarmadani, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025” di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Depok, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan bahwa etika politik tercermin dari sikap yang santun, toleran, jujur, tidak arogan, bebas dari kemunafikan, serta menghindari kebohongan dan manipulasi publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional: Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu dan Menata Masa Depan Demokrasi di Universitas Indonesia (UI),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang,dengan inisial AK, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (1/12/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan di Aula Gedung 3 Fakultas Hukum UNS, Kota Surakarta, Kamis (27/11/2025). MoU
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyambut baik rencana pembentukan undang-undang pemilu yang baru maupun revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyebut bahwa momentum pembentukan peraturan kepemiluan yang baru maupun revisi Undang-Undang Pemilu,sudah tepat. Yakni dilakukan pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.
Serang, DKPP – Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, menyampaikan bahwa DKPP memegang peranan krusial sebagai benteng terakhir untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh rangkaian proses dan hasil pemilihan umum. Hal ini disampaikan pada kegiatan Media Gathering DKPP 2025 yang diadakan di Kabupaten Serang, pada Kamis (20/11/2025). Menurutnya, orientasi utama lembaga ini adalah memastikan kepercayaan publik
Serang, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan bahwa lembaganya telah memeriksa dan menyidangkan 31 perkara terkait politik uangnlaporan yang masuk di DKPP terkait isu politik uang pada tahapan pemilu dan pilkada 2024. “Politik uang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi kita bersama, 31 perkara yang masuk ke kami cukup lumayan tinggi untuk demokrasi