Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Senin (24/3/2025). Selaku pengadu dalam perkara ini adalah Mahfud AR. Kambay. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Abdul Salim (teradu I) , berserta dua anggotanya,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada 24 – 25 Maret 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 4-PKE-DKPP/I/2025 dan 17-PKE-DKPP/I/2025 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 4-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan perkara
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 297-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Kamis (20/3/2025). Perkara ini diadukan Samsul Bahri Tiyong yang memberikan kuasa kepada Zahrul, Zulfiansyah dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KIP Provinsi Aceh, Agusni AH,
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 295-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Rabu (19/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslih Aceh, Muhammad Ali, dan empat anggotanya, yaitu: Muhammad, Muhammad AH, Fuadi dan Muhammad Yusuf. Mereka mengadukan Ketua KIP Provinsi Aceh,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan kedua untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 255-PKE-DKPP/X/2024 dan 257-PKE-DKPP/X/2024. Berikut rincian terkait dua perkara tersebut: 1. Perkara Nomor
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 281-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (14/3/2025). Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis, menjadi teradu dalam perkara yang diadukan oleh Fadjar Sukma Yadi. Teradu didalilkan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti seleksi
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 267-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan Wasanti, Dedi Irawan, Ahmadi Azis, Hamrin, dan Agus Sudirman (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan). Mereka mengadukan Prakoso Yudho Lelono, Muhammad
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 300-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, beserta empat orang anggotanya, yaitu: Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Safwani, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada 13 – 14 Maret 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 267-PKE-DKPP/X/2024 dan 281-PKE-DKPP/XI/2024 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 267-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengimbau KPU dan Bawaslu segera mengganti penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Hal tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Rapat Kerja Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi antara Komisi II dengan