*** Verifikasi Faktual di Hotel Disoal DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Lampung Utara (Lampura) di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, sekitar pukul 13.30. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Valina Singka Subekti, Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait dan Ida
*** Sidang Kode Etik KPU Kabupaten Lampung Utara Jakarta, DKPP – Ketua Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengingatkan Pengadu saat sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Lampung Utara. “Anda tak perlu menunjuk-nunjuk begitu (kepada pihak Teradu, red). Tugas Anda adalah meyakinkan kepada majelis mengenai argumentasi dan alat bukti. Bukan kepada mereka
Jakarta, DKPP– Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terutama untuk perkara Jawa Timur dan Tangerang banyak menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Mereka menganggap DKPP melebihi kewenangannya karena dinilai masuk pada sengketa tahapan Pemilu, bukan lagi mengurusi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Yang terhangat adalah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang menganggap putusan DKPP bisa
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (16/8) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 16.00 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Namun, sidang tersebut berlangsung secara buka tutup karena tidak
Jakarta, DKPP– Rangkaian perlombaan 17 Agustusan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu sempat diwarnai niat aksi walk out (pengunduran diri) pada perlombaan menghias nasi tumpeng (Nastum). Hal tersebut dilakukan oleh peserta Nastum dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari H perlombaan (Jumat, 16/8) karena kecewa dengan panitia penyelenggara. Menurut salah satu anggota Nastum DKPP Ruffi,
*** Dalam Sidang Kode Etik Jakarta, DKPP – Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Lampung Utara (Lampura), pihak Pengadu dan saksi mengungkit-ngungkit masa lalu empat komisioner KPU Lampura. Mereka adalah M. Tio Aliansyah, Suheri, Marthon, dan Zuliwa Aniwa. “Saya menyangsikan keprofesionalan pihak KPU. Karena mereka statusnya masih terdakwa,” ujar salah seorang saksi dalam
Jakarta, DKPP – Tiga komisioner KPU Kab Barru hari ini, Kamis (15/8) disidangkan. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI lantai lima, Jalan MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Ketiga komisioner tersebut yakni Lilis Suryani, Muhammad Natsir dan Upi Hastati. Ketiganya dilaporkan oleh Musakkar Agung Malik, Ketua LSM Sekoci Indoratu
Jakarta, DKPP – Musakkar Agung Malik, Ketua LSM Sekoci Indoratu DPC Kab Barru memperkarakan tiga komisioner KPU Kab Barru ke DKPP. Adapun pokok perkara yang disampaikan yakni dua komisioner atas nama Lilis Suryani dan Muhammad Natsir disangkakan telah terlibat dalam kepengerusan Partai Politik. Sedangkan satu komisioner lainnya diperkarakan karena tidak mengikuti rapat Pleno empat kali
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (15/8) menggelar sidang perdana dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kota Serang. Sidang digelar pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Kelima komisioner KPU ini diperkarakan oleh pihak Pengadu yakni Abdul Fakhridz yang merupakan kuasa dari Suci Azhi
Jakarta, DKPP – KPU Kota Serang menyatakan bahwa dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) terhadap Bakal Paslon Suci Azhi dan Agus Tugiman tidak sah atau cacat hukum. Dengan demikian, dukungan PIS dianulir. Dengan dianulirnya dukungan PIS, mengakibatkan Bakal Paslon tersebut dinyatakan tidak lolos sebagai calon Walikota Serang karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan Parpol. Dalam keterangannya