Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (3/7), kembali menggelar sidang untuk perkara dari Kabupaten Mimika, Papua. Sidang dilaksanakan melalui video conference di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yakni di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Papua di Jayapura. Sidang kedua ini agendanya adalah untuk mendengarkan keterangan dua Teradu, yakni Teradu III Michael Beanal dan Teradu
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan hanya sebagai lembaga yang tugasnya memberikan sanksi. Akan tetapi, juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan menjaga kehormatan lembaga Pemilu, termasuk menjaga agar jangan sampai hasil Pemilu 2014 didelegitimasi hanya karena motif politik yang sifatnya privat dan konflik sesaat. Demikian disampaikan oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie
Jakarta, – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menghadiri pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (1/7) sore. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Jakarta. Selain Jimly, anggota DKPP yang hadir adalah Saut Hamonangan Sirait, Prof. Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti. Dari Bawaslu hadir Muhammad, Nasrullah,
Bogor, DKPP- Selama tiga hari ini, Selasa-Kamis (30/6-2/7), DKPP mengadakan rapat penyusunan buku tentang penyelenggara Pemilu di Dunia. Rapat diadakan di Wisma Kejaksaan (Wisma Adhiyaksa), Puncak, Bogor. Ketua Tim Teknis Penyusunan Buku Arif Maruf menjelaskan, selama ini orang kesulitan untuk mencari referensi secara utuh tentang penyelenggara Pemilu di Dunia. DKPP berharap buku yang sedang disusun
Jakarta, – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjenguk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Senin (29/6) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Antasari dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional, Jl Alam Sutra Boulevard, Tangerang Selatan, Banten, sejak Sabtu (27/6). Jimly Asshiddiqie menjelaskan, dirinya mendapatkan kabar dari teman Antasari bahwa Antasari sedang
Jakarta, DKPP – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras sekaligus mencopot La Rusuli dari kedudukannya selaku Ketua KPU Buton, Jumat (26/6). Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang kode etik KPU Buton dengan agenda pembacaan Putusan. Majelis juga menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Sarmudin dan M. Wahyudin, masing-masing
Jakarta, DKPP- Hasil putusan DKPP, Jumat (26/6), terhadap perkara dari Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, salah satu sanksinya adalah pemberhentian tetap yang justru dijatuhkan kepada Pengadu bernama Herlina. Herlina adalah Anggota KPU Kabupaten Soppeng. Dia mengadukan rekan-rekannya sesama komisioner KPU Soppeng, serta pejabat sekretariatnya. Setidaknya ada dua pokok pengaduan dari Herlina. Pertama pengaduan kepada Ketua KPU
DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik KPU Soppeng dan KPU Buton dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (26/6) pukul 09.00 WIB. Lokasi di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan di Kantor Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara melalui video confrence. Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, sidang
Jakarta, DKPP – Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ahmad Khumaidi menjelaskan bahwa tidak hanya anggota KPU dan Bawaslu serta jajarannya yang berpotensi untuk diadukan ke lembaganya. Menurut dia, sekretariat pun bisa menjadi sasaran pengaduan oleh si Pengadu. DKPP sudah pernah memberikan sanksi sejumlah sekretariat penyelenggara Pemilu karena memang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.
Jakarta, DKPP – Video jarak jauh atau video conference sangat membantu dalam mengefisienkan persidangan. Para Teradu, Pengadu dan anggota majelis tidak perlu datang ke Ruang Sidang DKPP di Jakarta melainkan cukup di daerah. Menurut Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bidang Teknologi Informasi Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis, persidangan atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu melalui