Jadwal Sidang Kode Etik DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari Senin (14/1) hingga Rabu 16/1 akan menggelar persidangan kode etik untuk perkara Kab. Deiyai (Papua), Provinsi Sumatera Utara, Kab. Kepulauan Yapen (Papua), Kota Cirebon, dan Kab. Puncak (Papua). Sidang akan berlangsung mulai pukul 10.00 wib dan pukul 14.00 WIB bertempat di ruang sidang DKPP, JL.

PUTUSAN DKPP TERADU KETUA KPU SAMPANG

Rilis pers:   PUTUSAN DKPP TERADU KETUA KPU SAMPANG   Jakarta, DKPP – Dalam sidang pada Selasa (18/12) pukul 14.00 WIB, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan Putusan No. 28/DKPP-PKE-I/2012 dengan Ketua Partai Pelopor Sampang Hudi, S.H. sebagai Pengadu, mengadukan Ketua KPU Sampang Abu Ahmad M Dhoveir Shah sebagai Teradu, yang diduganya telah menolak atau

PERATURAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

PERATURAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012 NOMOR 11 TAHUN 2012 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA

Ketua dan Tiga Anggota KPU Morowali Diberhentikan

    Ketua dan Tiga Anggota KPU Morowali Diberhentikan Jakarta, DKPP – Dalam sidangnya Selasa 18 Desember 2012 pukul 14.00 WIB, DKPP membacakan Putusan No. 32/DKPP-PKE-I/2012, dengan Pengadu Soleman SH yang menguasakan Ahmad Hi M Ali, dan Teradu Ketua dan ketiga anggota KPU Morowali an Drs. H.M. Badudin, Ph.D, Lewi Titing, BA, Ir. Husban Laonu,

Peresmian Ruang Sidang DKPP Peresmian Kantor DKPP Jakarta

Peresmian Ruang Sidang DKPP Peresmian Kantor DKPP Jakarta, DKPP Sehubungan dengan telah selesainya perbaikan/renovasi lantai 5 sebelah utara Gedung Sekretariat Negara RI yang merupakan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, 17/12 digelar acara peresmian penggunaan gedung tersebut. Acara peresmian dihadiri oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly didampingi anggota Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati sementara dari

Peresmian Kantor DKPP

Peresmian Kantor DKPP Jakarta, DKPP – Sehubungan dengan telah selesainya perbaikan/renovasi lantai 5 sebelah utara Gedung Sekretariat Negara RI yang merupakan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, 17/12 digelar acara peresmian penggunaan gedung tersebut. Acara peresmian dihadiri oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly didampingi anggota Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati sementara dari Bawaslu hadir Ketua,

Kegiatan Sosialisasi dan Kerjasama Antara DKPP dengan Universitas HKBP Nommensen Medan

  Kegiatan Sosialisasi dan Kerjasama Antara DKPP dengan Universitas HKBP Nommensen Medan Senin, 10 Desember 2012 (55 reads) Medan, DKPP – Dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, yangmerupakan tekad seluruh masyarakat Indonesia, DKPP berkehendak untuk mewujudkanpenyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, demi lahirnya para pemimpin bangsa yang berkualitas, baik dalam kapasitas kepemimpin maupun moral dan perilaku

Sosialisasi Kode Etik di Universitas HKBP Nommensen Medan

Sosialisasi Kode Etik di Universitas HKBP Nommensen Medan Senin, 10 Desember 2012 (29 reads) Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin- Selasa  10-11/12 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”’. Acara ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan utusan dari beberapa perguruan tinggi terkait rencana kerjasama dan sosialisasi penegakan kode etik melalui

Modus Pelanggaran Kode Etik

  Modus Pelanggaran Kode Etik Sabtu, 08 December 2012 (107 reads)   Balikpapan, DKPP – Apa saja kasus-kasus yang ditangani DKPP? Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, modus pelanggaran kode etik penyelenggara yang sudah dan tengah disidangkan DKPP didominasi pembatalan kepesertaan dalam Pemilukada, menyangkut persyaratan pencalonan, keterpenuhan cakupan dan jumlah persyaratan, juga lewatnya waktu pencalonan, dan tafsir terhadap