Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik. Pasalnya, Ketua Bawaslu dinilai kurang transparan dan kurang teliti. Pengaduan Sigop M Tambunan dari Tim Advokasi Independen dan Keterbukaan Publik berawal dari pengisian formulir model BB-4 PPWP daftar riwayat hidup
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto pada Jumat (8/8/2014) harus menghadap Majelis DKPP untuk menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka diadukan oleh Mas Soeroso yang merupakan pimpinan cabang Relawan Partai Gerindra Banyuwangi. Dalam pengaduannya, Soeroso menyebut
Jakarta, DKPP- Wawan Pribadi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, mengadukan Ketua Panwaslu Sukoharjo Subakti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wawan menduga, Ketua Panwaslu tersebut telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres tanpa dasar yang tepat. “Rekomendasi PSU hanya didasarkan
Jakarta, DKPP – Memberikan pelayanan disertai dengan sikap netralitas kepada peserta pemilu dan kepada pemilih (voters) adalah sudah semestinya. Pasalnya, bila membeda-bedakan bisa menjadi bahan pokok pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang menimpa tiga komisioner KPU Jawa Timur. Mereka diadukan oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Bambang
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengemukakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia tidak bisa lepas dari beban nonelektoral. Beban tersebut tumpang tindih terhadap proses elektorasi Pemilu Legislatif 2014. “Contoh yang paling sederhana adalah orang atau calon pemilih sudah tidak merasa malu lagi meminta sesuatu kepada peserta pemilu,†katanya dalam acara Fokus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI. Rencananya sidang bertempat di Ruang KH M. Rosidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No.6 pada Jumat 8/8 pukul 14.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,
Jakarta, DKPP – Besok Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda Pembacaan 27 Putusan pada Senin besok (9/6) bertempat di Ruang Sidang Utama DKPP, JL. MH. Thamrin 14 Lantai 5, Jakarta. Sidang pembacaan putusan akan digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama pukul 09.00 WIB untuk perkara: 1)KPU Kab. Pontianak, 2)PPK Lembah Bawang,
2 Tambahan Perkara Terkait Pilpres Akan Digabung dalam Sidang Hari Jumat Jakarta, DKPP- Setelah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, Senin (4/8/2014), menyampaikan bahwa ada enam perkara terkait pemilihan presiden (pilpres) yang akan disidang, hari ini (Selasa, 5/8/2014), Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menyatakan, ada dua perkara lagi yang siap disidangkan. Jadi
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (9/5) akan membacakan empat putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keempat putusan tersebut dengan Teradu Anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen, Aceh; Teradu Anggota Panwaslu Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan; Teradu Komisioner KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan; serta Teradu jajaran PPK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sidang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan seluruh pengaduan terkait Pilpres akan digelar pada Jumat depan (8/8). Lokasi sidang di Kantor Kementerian Agama pada pukul 14.00 WIB. “Jumlah pengaduan ke DKPP terkait Pilpres ada 7 perkara. Satu perkara dinyatakan tidak layak masuk sidang karena pokok pengaduannya tidak jelas. Jadi