Jakarta, DKPP – Apakah seorang pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Hal ini mengingat Undang-Undang No.8 Tahun 2015 memuat ketentuan baru bahwa di tingkat TPS dibentuk Pengawas TPS. Begitulah pertanyaan dari salah satu peserta dari staf sekretariat Bawaslu Provinsi dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah
Jakarta, DKPP- Di antara persoalan yang muncul dalam rapat koordinasi (Rakor) DKPP dengan sekretariat Bawaslu Provinsi adalah soal kualitas sarana untuk sidang jarak jauh melalui video conference (vidcon) dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro yang hadir di malam penutupan Rakor, Rabu (24/6), berjanji akan meningkatkan sarana yang dianggap kurang
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Endang Wihdatiningtyas menjelaskan bahwa sekretariat di lembaga penyelenggara Pemilu dapat dikenakan sanksi etik. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Rabu (24/06/2015). Tidak hanya Pimpinan atau Komisionernya saja, Bapak Ibu yang ada di
Jakarta, DKPP-Rabu (24/6) sesi kedua di kelas A bimtek Tim Pemeriksa Daerah dimulai pada pukul 13.30 WIB, bertempat di ruang Krakatau hall, Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Materi kedua, membahas tentang teknik pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dipaparkan oleh Nur Hidayat Sardini selaku anggota DKPP. Pada pemaparannya, dijelaskan kepada Tim Pemeriksaan Daerah bahwa DKPP memiliki
Jakarta, DKPP-Rabu (24/6), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar bimbingan teknis Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman Tim Pemeriksa Daerah terhadap potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pilkada serentak yang digelar bulan Desember mendatang. Pada pelaksanaannya dibagi menjadi dua kelas yakni A dan B. Untuk kelas A, terdiri atas Provinsi
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Valina Singka Subekti mengingatkan agar penyelenggara Pemilu ekstra hati-hati dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Alasannya, pertama Pilkada 2015 yang dilaksanakan secara serentak ini baru pertama kali di Indonesia. Kedua, kompetisi di Pilkada jauh lebih keras dibanding dengan Pemilu lainnya. Nature dari kompetisi itu kan tidak
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie membuka resmi rapat Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa (23/6), pukul 21.30 WIB. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Kamis (25/6). Pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim
Jakarta, DKPP- Dua Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari unsur KPU dan Bawaslu (ex officio) Ida Budhiati dan Endang Wihdatiningtyas diberi kesempatan memberikan sambutan dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (Rakor TPD) yang diadakan DKPP di Ancol, Jakarta, Selasa (23/6/2015) malam. Di hadapan kurang lebih 240 peserta Rakor, keduanya memberikan gambaran kesiapan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini. Tujuannya agar pelaksanaan Pemilukada terlaksana dengan baik dan menghasilkan Pemilu yang berintegritas. “Ada banyak tantangan bahkan ancaman untuk persiapan Pemilukada Serentak ini,†katanya saat memberikan sambutan dalam
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Gunawan Suswantoro menerangkan, DKPP menganggap perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung. Hal ini merujuk disahkannya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 0511 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Setiap Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2015. â€Kita akan