NHS: Soal Aduan Ke DKPP, Penyelenggara Pemilu Perlu Belajar dari Pemilu Sebelumnya

Brebes, DKPP – Mengisi seminar dengan tema ”Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia” yang diselenggarakan oleh KPU Kab. Brebes, bertempat di Dyantie Convention Hall Hotel Anggraeni Bumiayu, Rabu (3/8). Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini atau yang akrab disapa NHS mengajak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Brebes yang hadir

Pemilu Berintegritas Dimulai dari Kejujuran Penyelenggaranya

Benteng, DKPP – Etika atau moral sama halnya seperti akidah dalam ajaran Islam. Dimulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait, pada Bimtek  Pembekalan PPK dan Panwascam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah 2017, Sabtu (30/7). “Kelima hal inilah yang akan melahirkan pemilu berintegritas. Pemilu yang membuat suara rakyat

Menuju Pemilukada Benteng 2017

Benteng, DKPP – Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menjadi satu-satunya daerah yang akan menghelat Pemilukada 2017 di Provinsi Bengkulu. Sebagai upaya persiapan menghadapi Pemilukada 2017, KPU Benteng menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilukada Benteng 2017 di Puncak Tahura, 28 – 31 Juli 2017. Anggota DKPP RI, Saut Hamonangan Sirait

Pemilu di Kaki Gunung Selamet

Banjarnegara, DKPP – Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2017 ini, Jawa Tengah akan menghelat Pemilukada di sebanyak tujuh daerah. Satu di antaranya adalah Kabupaten Banjarnegara. Pada Jumat (29/7) kemarin, dilakukan peluncuran (launching) Pemilukada, menandai dimulainya tahapan-tahapan Pemilu. Acara dihadiri selain jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu, juga Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, unsur

Prasyarat Integritas Pemilu

Banjarnegara, DKPP – Mereka yang tergabung dalam jajaran penyelenggara Pemilu harus menjadi ujung tombak terdepan dalam mengawal Pemilu berintegritas. Jajaran penyelenggara Pemilu menyumbang bagian terbesar terhadap terwujudnya integritas Pemilu. Demikian pokok sambutan anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini, dalam acara “Launching Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017”, di Pendapa Dipayudha Adigraha Kabupaten Banjarnegara

NHS: Empatbelas Modus Pelanggaran Kode Etik

Semarang, DKPP – Masih dalam presentasi seminar jurnal, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini mengungkapkan, setidaknya ada 14 modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terdiri atas: 1.    Vote Manipulation, Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta Pemilu satu

Permasalahan dalam Pemilukada Serentak 2015

Semarang, DKPP – Di hadapan Ketua dan Anggota Bawaslu serta civitas akademika Universitas Diponegoro Semarang, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini mempresentasikan jurnalnya yang berjudul berjudul “Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilukada Tahun 2015, Proyeksi Dalam Pemilukada Tahun 2017, dan Antisipasinya Bagi Pengawas Pemilu”. Dalam paparannya jurubicara DKPP ini mengungkapkan bahwa

Bawaslu Gelar Seminar Jurnal untuk Mendapatkan Gagasan Dari Masyarakat Umum dan Dunia Kampus

Semarang, DKPP –  Dalam rangka penerbitan Jurnal, Bawaslu RI bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang menyelenggarakan seminar jurnal. Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) menjadi penanggungjawab acara yang bertempat di Aula FISIP, lantai 3 Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Makassar.   Seminar Jurnal, Kamis 28 Juli 2016 ini bertujuan

Valina Sebut Tingkat Pendidikan Pemilih Menjadi Tantangan dalam Pemilu

Maluku, DKPP – Anggota DKPP Dr Valina Singka Subekti menjadi salah satu narasumber dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) terpadu KPU, Bawaslu, dan DKPP di Hotel Natsepa, Maluku Tengah, Maluku, Selasa (26/7). Dia menyampaikan materi terkait penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam paparannya, Valina menyoroti kualitas Pemilu di Indonesia. Dia menyebut, kualitas Pemilu memiliki relevansi dengan

NHS: Bertambahnya Kewenangan Bawaslu Bisa Menjadi Bumerang

Maluku, DKPP- Undang-undang Pemilukada yang baru yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan tambahan kewenangan kepada Bawaslu. Di antara kewenangan baru tersebut, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa diskualifikasi kepada peserta Pemilukada yang melanggar ketentuan yang berlaku. Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini melihat dari berbagai sisi atas hal itu. Di satu sisi dia melihat