DPRD Bali Audiensi Ke DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8) pukul 12.00 WIB. Mereka adalah Ketut Tama Tenaya, I Komang Nova Sewi Putra, I Gusti Putu W, Tirtawan, Ketut  Budiningsih, I Made Suara Yasa bersama beberapa staf. Rombongan diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua DKPP Nur

Valina: Netralitas Polri dalam Pemilu Juga Menjadi Tugas Mulia

Jakarta, DKPP- Soal netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi kewajiban para penyelenggara Pemilu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan seluruh jajarannya pun secara normatif diharuskan memiliki netralitas tersebut. “Sudah menjadi tugas dan jatidiri Polri untuk selalu mengayomi dan menjamin kenyamanan dalam masyarakat. Termasuk dalam Pilkada nanti. Polri harus menjaga netralitasnya, karena itu akan memberikan rasa

Pengaduan Terkait Pilkada Mulai Masuk Ke DKPP

Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pilkada mulai masuk ke DKPP. Sebagian besar perkara terkait dengan pengaduan dari calon perseorangan.   Menurut Pelaksana Harian (Plh) DKPP Nur Hidayat Sardini, berdasarkan pengaduan yang masuk selama bulan Juni, ada 11 perkara. Dari jumlah tersebut, 4 perkara terkait pengaduan dari calon perseorangan, satu

Hadapi Pilkada di 23 Kab/Kota di Sumut, DKPP Sosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada serentak ini. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sumut dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika,

Minggu Ini, DKPP Menggelar Dua Sidang

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang minggu ini. Yaitu, sidang kode etik KPU Soppeng dan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Sidang kode etik KPU Soppeng bertempat di sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (8/6). Selaku Pengadu, Herlina, anggota KPU Kab. Soppeng. Pihak Teradu Amrayadi (Ketua KPU Kab Soppeng), Asniati Muin (Anggota

Masa Pendaftaran Calon Kepala Daerah Bakal Diperpanjang

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendaftaran calon kepala daerah bagi calon potensial mendaftar. “Mungkin KPU akan memutuskan nanti malam. Berapa lama masa pendaftaran calon, tunggu pengumuman dari KPU,” katanya saat konferensi pers tadi sore,

Ketua DKPP: Ijazah Palsu Dilarang Demi Moral Bangsa

Jakarta – Ketua DKPP Jimly asshiddiqie menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang verifikasi Ijazah Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (07/30) siang. Acara yang berlangsung terbuka ini bertempat di Ruang Sidang Utama KPU

Adakan Pertemuan dengan Seorang Caleg, Ketua KPU Humbang Hasundutan Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Tindakan Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Eviasi Manalu sungguh tidak patut ditiru oleh penyelenggara Pemilu yang lain. Di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dia membuat pertemuan dengan seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem bernama Posma Otto Manalu yang juga Pengadu dalam perkara ini. Apalagi, pertemuan tersebut diadakan di

Terbitkan SK di Luar Pleno, Dua Teradu dari KPU Mimika Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Dua Teradu, yakni Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Yohanes Kemong dan Anggota Michael Beanal, resmi diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian tersebut disampaikan dalam sidang putusan DKPP, Rabu (29/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I Yohanes Kemong selaku Ketua merangkap Anggota KPU

Tak Terbukti Melanggar, Lima Komisioner KPU Tapsel Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Lima Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diadukan oleh Henrima melalui kuasa hukumnya Muchtar Pakpahan, hari ini Rabu, (29/7) direhabilitasi oleh DKPP lantaran tak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kelimanya yakni, Potan Edy Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, Rafikah Nawary, Syawaludin Lubis dan Panataran Simanjuntak. Henrima yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli