Bogor, DKPP – Praktik penegakan kode etik, pada satu sisi dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan pada sisi lainnya berhasil menekan pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat menjadi laboratorium dalam mengeksplorasi, menggali dan mendalami serta mengembangkan berbagai konsep kode etik dan penegakan kode etik dalam berbagai profesi terutama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan lima Putusan, Rabu (15/11/2017) pukul 13.00 WIB. Sidang ini disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Selaku ketua majelis Dr Harjono, dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati. Putusan Perkara yang dibacakan
Bogor, DKPP – Sekretariat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terus berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang kian berkembang dan canggih. Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan rapat membahas Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad memastikan bahwa setiap Putusan DKPP itu sifatnya mendidik. Tidak ada sedikitpun niatan dalam setiap putusan DKPP yang tujuannya untuk mencelakakan penyelenggara Pemilu. DKPP sangat berhati-hati dalam memutus setiap perkara, terlebih karena menyangkut nasib seseorang. “Sanksi peringatan bertujuan untuk membina dan mendidik. Kita bimbing dan
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar kegiatan, “Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu†di Hotel Singgasana, Kamis 9/11. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menyampaikan catatannya pada acara tersebut. Menurut dia, Indonesia adalah
Surabaya,DKPP – Partai politik memegang misi suci karena di tangan parpol partai politiklah akan lahir pemimpin-pemimpin mulai dari presiden dan wakil presiden di tingkat pusat sampai pimpinan kepala daerah, dari anggota legislatif di tingkat pusat hingga daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui mekanisme pemilihan umum. Demikian anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo saat menyampaikan
Surabaya, DKPP – Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politik bisa melakukan perannya untuk secara bersama-sama mengontrol penyelenggara pemilu sehingga apapun hal yang mengganjal dapat dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan. Hal ini
Surabaya, DKPP – Perubahan regulasi kepemiluan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengharuskan DKPP melakukan penyesuaian baik pada aspek organisasi maupun regulasi. Langkah nyata yang diinisiasi terkait organisasi antara lain menyusun peraturan mengenai Tim Pemeriksa Daerah (TPD), sementara yang berkenaan dengan regulasi antara lain adalah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kode
Surabaya, DKPP – Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab
Semarang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad menjadi salah satu pemateri dalam acara bimbingan teknis terpadu “Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2018†yang diselenggarakan oleh KPU RI di Semarang, Rabu (8/11/2017) malam. Narasumber lain Ketua Komisi II DPR RI