Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan untuk tiga daerah yakni, Kota Bima, Kab Lembata dan Kab Barito Timur. Dalam putusan yang dibacakan hari ini, DKPP kembali memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketua KPU Kab Barito Timur, H Muksin Mashur merupakan
Jakarta, DKPP- Sidang perkara Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Banyuasin masuk babak mendengarkan keterangan para saksi. Saksi yang diizinkan untuk memberikan kesaksian adalah saksi dari pihak Pengadu. Sementara dari pihak Teradu yang menghadirkan Panwaslu Banyuasin tidak diizinkan memberikan kesaksian, karena Panwaslu bukan termasuk saksi, tetapi masuk sebagai Pihak Terkait. Pengadu dalam
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu (18-20/7) akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Aerotel Smile, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota KPU dan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Palu, DKPP – Banyak negara-negara maju yang sungguh-sungguh menjalankan Pemilu. Namun Pemilu yang diselenggarakan masih proseduralistik dan terkesan sangat formalistik. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penilaian para ahli maupun pakar demokrasi sebagai demokrasi seremonial. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dalam sambutannya pada acara buka bersama yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi
Palu, DKPP – Para Penyelenggara Pemilihan Umum harus mengutamakan tertib administrasi. Sebab tertib administrasi Pemilu bagian dari cara kerja yang akuntabel. Di zaman modern sekarang ini tertib administrasi sangat menentukan efisiensi dan efektifitas bagi penyelenggaraan negara. Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, ketika menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU
JAKARTA, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No.14, siang ini (16/07), sekitar pukul 10.00. Agendanya mendengarkan keterangan saksi dari pihak pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Pengadu. Pengadu adalah Ketua Bawaslu Aceh Asqalani dan anggotanya, Zuraida Alwi serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 16/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nagan Raya berdasarkan aduan Ketua dan anggota Bawaslu Prov Aceh. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14
Jakarta, DKPP- Saksi Teradu dan Pengadu hadir dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Kabupaten Nagan Raya, tadi siang (16/07), sekitar pukul 10.00. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, yang bertindak sebagai ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota, Saut H Sirait serta Ida Budhiati. Saksi Pengadu, Samsul Bahri dan pihak
Jakarta,DKPP- Sebanyak tiga perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara Pemilu akan diputus dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (17/7). Ketiga perkara tersebut adalah perkara Kota Bima, Kab Lembata, dan Kab Barito Timur. Pengadu dalam perkara Kota Bima, NTB, adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Bima, yakni Arif Sukirman, Kahairuddin, dan Ali
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT Jl Soeharto No 3