Pengadu Tanyakan Ketidakhadiran Teradu KPU dan Bawaslu Jabar

Bandung, DKPP – Pengadu, Radian Syam, mempertanyakan ketidakhadiran  ketua dan anggota KPU Jabar serta ketua dan anggota Bawaslu Jabar dalam sidang kode etik KPU dan Panwaslu . Pasalnya, mereka juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  “Mohon penjelasannya kepada Ketua Majelis atas ketidakhadiran para Teradu, KPU dan Bawaslu Jabar,” kata Radian Syam, Sabtu (13/12).

Ketua dan 3 Anggota KPU Empat Lawang Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP- Dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan hari ini, Jumat (12/12) DKPP menjatuhkan Sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu di Kab Empat Lawang. Keempatnya yakni,Ketua dan tiga anggota KPU Kab Empat Lawang. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetapkepada Teradu I atas nama A. Rivai Avin, Teradu II atas nama Iskandar Imran, Teradu III

Peran DKPP Sangat Efektif

Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran sangat efektif terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Lembaga yang mengurusi kode etik ini mampu membuat para penyelenggara pemilu lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan tugas. “Saya membandingkan, peran DKPP ini lebih efektif ketimbang pidana. Bahkan, ketika saya riset di daerah, para KPU sangat takut sekali dengan DKPP,”

Melanggar Etik, DKPP Berhentikan 7 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/12/2014), memutuskan, sebanyak tujuh penyelenggara Pemilu dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Oleh DKPP, mereka semuanya diberhentikan secara tetap. “Tujuh Teradu, yang merupakan penyelenggara Pemilu telah kami berhentikan hari ini. Mulai hari ini, mereka tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu,” terang Ketua Majelis Sidang Anna Erliyana,

NHS: Sebaiknya Tidak Perlu Ada Banyak Ancaman

Jakarta, DKPP – Undang-undang Pemilu banyak memuat pasal-pasal pidana Pemilu. Namun pada praktiknya, pasal-pasal tersebut kurang efektif. Bahkan cenderung kriminalisasi.    “Sebaiknya, Undang-Undang Pemilu jangan terlalu banyak ancaman dengan pasal-pasal pidana,” kata Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam acara diskusi Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi dan Tata Pemerintahan yang Efektif di United

Sidang Kedua KPU Papua, Pengadu Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Jumat (12/12) kembali menggelar sidang pemeriksaan atas perkara KPU Provinsi Papua. Dalam sidang kali ini, Pengadu Martinus Adii menghadirkan tiga orang Saksi yaitu Novela Nawipa, Likue Bole, dan Martin Goo. Pada sidang sebelumnya yang digelar Rabu (3/12) lalu, para Teradu  disangkakan telah melakukan penggelembungan suara Caleg DPRD Prov Papua a.n

Overload Pekerjaan, DKPP Bahas Pengembangan Struktur

Jakarta, DKPP- Bertempat di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, DKPP hari ini, Rabu (10/12) membahas mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP. Acara ini, dihadiri oleh Plh Ketua DKPP Prof. Anna Erliyana, didampingi Tenaga Ahli DKPP Dr. Ihat Subihat, beserta staf di lingkungan kesekretariatan DKPP. Hadir pula dua orang

Ketua DKPP: Jangan Merasa Didzalimi oleh Putusan DKPP

Jakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang telah diberikan sanksi baik tertulis, peringatan keras atau pemberhentian tetap, untuk tidak sakit hati oleh Putusan DKPP. Apa yang telah Putus adalah media pembelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. “Sanksi itu maksudnya bukan untuk membalas kesalahan Anda, melainkan untuk

Ketua DKPP Hadiri Peringatan Hari HAM di Yogyakarta

Yogyakarta, DKPP- Besok, Rabu (10/12), adalah Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Pemerintah, melalui Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM, Selasa (9/12), memperingatinya di Istana Kepresidenan Yogyakarta.Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie turut menghadiri acara. Seperti diketahui, selain sebagai Ketua DKPP, Jimly saat ini juga menjadi Ketua Penasihat

Pendorong dan Penghambat Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu

Gorontalo, DKPP – Prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggaraa Pemilu adalah penguasaan pengaturan Pemilu.  Selain itu penyelenggara pemilu diminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan penguasaan di bidang tugas, wewenang, dan kewajibannya. Demikian pesan Sardini yang disampaikan saat menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Sabtu malam