MEDAN, DKPP – Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliana Br Pandia menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kamis (8/8/2019) pagi. Pemeriksaan nomor perkara 178-PKE-DKPP/VII/2019 ini selaku ketua majelis Alfitra Salamm dan Anggota majelis tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nazir Salim Manik (unsur masyarakat), Mulia Banurea
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (12/7). Sidang ini terkait tiga perkara, yakni nomor perkara 157-PKE-DKPP/VI/2019; 180-PKE-DKPP/VII/2019 dan 181-PKE-DKPP/VII/2019. Teradu dari perkara 157-PKE-DKPP/VI/2019 adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Batam yakni Syahrul Huda, Zaki
Purwokerto, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salaam menjadi salah satu pembicara dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) II Tahun 2019, dengan tema “Refleksi Pemilu 2019, Wajah Demokrasi Indonesia”, di Purwokerto, pada Senin (5/8). Orasi ilmiah dan forum diskusi ini dimoderatori oleh Andi Ali Said Akbar. Pembicara
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 176-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor KIP Provinsi Aceh pada Jumat (2/8/2019). Selaku Ketua Majelis Ida Budhiati dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Aceh yakni Eka Sri Mulyani, unsur masyarakat, Fahrul Rizha Yusuf, unsur Bawaslu, dan Tharmizi, unsur KIP Aceh. Pengadu: M. Nur
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 145-PKE-DKPP/VI/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada Jumat (2/8/2019) pukul 09.00 WIT. Ketua Majelis Prof Muhammad, anggota DKPP, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Maluku Utara: Rosita Alting, unsur masyarakat; Buchari Mahmud, unsur KPU; dan Masita Nawawi Gani, unsur Bawaslu.
Ternate, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara: 145-PKE-DKPP/VI/2019 di Kota Ternate, Maluku Utara, pada Kamis (1/8/2019) malam. Rakornis dipimpin oleh Prof Muhammad, anggota DKPP. Pengantar rakornis Suparmin, tenaga Ahli DKPP. Peserta Rakornis yang hadir terdiri dari anggota Tim Pemeriksa Daerah unsur
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 176-PKE-DKPP/VI/2019 di kantor KIP Provinsi Aceh pada Jumat (2/8/2019) pukul 09.00 WIB. Pengadu: M. Nur Abd Muthalib, Ketua PPK Peukan Bada, Pria Rizki, Ketua PPK Montasik; Ridhwan, Ketua PPK Darussalam. Teradu: Adinirwan, Nurhidayati, Marhami, masing-masing sebagai ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi kepada Ahdanan. Dia terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu: Suhardiman Amby, ketua Bapilu Partai Hanura DPD Provinsi Riau. Teradu: Ahdanan, Wigati Iswandhiari, Yenni Gusneli, Irwan Yuhendi, Wawan Ardi, masing-masing sebagai ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Murnizam. Ia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi penyelenggara Pemilu di masa mendatang. DKPP memerintahkan Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan. Hal tersebut disampaikan oleh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (31/7/2019) pukul 13.30 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Prof. Muhammad bersama anggota Prof. Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi Peringatan kepada 15 penyelenggara Pemilu