Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyampaikan Laporan Kinerja (Lakin) DKPP RI 2017, Selasa (19/12/2017) pukul 13.00 WIB. Acara bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jalan Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. Acara tradisi tahunan yang biasa diselenggarakan di akhir tahun ini rencananya akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof
Bogor, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak November lalu telah menyusun modul pendidikan kode etik. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, DKPP kembali menggelar kegiatan finalisasi penyusunan modul pendidikan kode etik pada 16-18/12 bertempat di Hotel 101, Bogor. Modul pendidikan kode etik ini disusun guna mencegah tindakan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu. Modul tersebut
Bogor, DKPP – Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bagian Administrasi Persidangan berupaya untuk merampungkan Standar Operasional Proseder (SOP) Persidangan di Bogor, Kamis (14/12/2017). Acara ini dilanjutkan hingga Jumat (15/12/2017). Ada sepuluh SOP Persidangan yang sedang dibahas. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rapat pembahasan SOP Persidangan sebelumnya. Pembahasan ini diikuti oleh staf bagian Administrasi Persidangan,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota Bawaslu RI menyajikan adu argumentasi, Kamis (14/12/2017). Masing-masing saksi ahli memaparkan pandangan dan penafsirannya terkait dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik Ketua dan Anggota Bawaslu RI memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan keterangan saksi ahli baik dari Pengadu maupun Teradu. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). Saksi ahli Pengadu, Dr Dian Puji Nugroho Simatupang, SH MH dan Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH, MH.
Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengatakan bahwa tantangan menjadi penyelenggara Pemilu cukup berat. Karena akan melaksanakan Pemilihan Umum Nasional secara serentak yang baru kali pertama dilaksanakan di Indonesia, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan secara bersamaan. “Di tengah tahapan Pemilu Nasional, ada sebanyak 171 daerah yang akan
Bali, DKPP- Masih dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu provinsi Se-Indonesia Dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etikâ€. Terkait dengan tugas dari petugas pengaduan. Tenaga Ahli DKPP, Dr. Syopiansah mengingatkan bahwa petugas penerima pengaduan tidak boleh mengarahkan Pengadu. Petugas penerima pengaduan hanya menerima pengaduan dengan menjelaskan syarat formil pengaduan yang
Nusa Dua, DKPP – Penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban untuk melayani, karena sudah menjadi bagian dari prinsip yang harus dipegang teguh. Bila tidak memiliki kepekaan dalam pelayanan, mereka bisa berpotensi diadukan ke DKPP. Menurut Prof Muhammad, ada beberapa pengaduan yang masuk ke DKPP hanya karena laporannya tidak direspon Bawaslu. Sebagian perkara tersebut ada yang pengaduannya masuk
Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm mengingatkan terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 kepada peserta kelas B, Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Tanjung Benoa, Bali, Senin (11/12/2017) di Bali. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat
Nusa Dua, DKPP – Seorang penyelenggara Pemilu berpotensi diadukan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seorang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) baik dari unsur KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi tak terkecuali. Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad, bila ada anggota TPD baik dari unsur KPU Provinsi maupun Bawaslu Provinsi