Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut Direhabilitasi

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (4/3) merehabilitasi Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut, Prov Kalimantan Selatan a.n  Kamaruzaman, Akhmad Rozi, Trias Handojo, Tri Widoyati, dan Rahmatullah. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik DKPP dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa (4/3) pukul

Dua Anggota KPU Kab Tolikara Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (4/3) memberhentikan tetap dua anggota KPU Kab Tolikara, Prov Papua a.n Muhammad Irfan Setitit dan Yoseph Wenda. DKPP juga menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik DKPP dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa

Tak Terbukti Pungli, Anggota Panwaslu Bandar Lampung Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (4/3) menyatakan bahwa Teradu Yusrizal yang merupakan Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung, Lampung, tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, sesuai kewenangannya, DKPP memulihkan (merehabilitasi) nama baiknya. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasinama baik Teradu selaku Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung

Ketua Panwascam Tanjung Harapan Diberhentikan

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (4/3) menyatakan bahwa Ketua Panwascam Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepadanya. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu selaku Ketua Panwascam Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Joni Yurnazlen,

Ketua dan Satu Anggota KPU Deli Serdang Diberhentikan

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (4/3) menyatakan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Mohd. Yusri terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Atas hal itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepadanya. Selain ketua, salah satu Anggota KPU Deli Serdang atas nama Fajar Pasaribu juga mengalami nasib yang sama. “Menjatuhkan

DKPP Akan Bacakan 7 Putusan dan 1 Ketetapan

Jakarta, DKPP â€“ Selasa (4/3), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan 7 Putusan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan 1 ketetapan. Jadwal pembacaan dibagi menjadi dua waktu.   Pukul 10.30 pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik Panwascam Tanjung Harapan, Panwaslu Bandar Lampung, KPU Tolikara, KPU Deliserdang dan Satu Ketetapan KPU

Para Stakeholder Bahas Titik Rawan Pemilu 2014

Jakarta, DKPP– Jelang hari H pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 pada 9 April, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengundang para stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan Pemilu 2014 dalam acara Focus Group Discussion (FGD). Acara yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Rabu (2/4), mengambil tema “Potensi Kerawanan dalam Pemilu 2014”. Sejumlah stakeholder yang

DKPP Gelar Pertemuan Tripartit

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan KPU dan Bawaslu (tripartit), Kamis(3/4) siang ini. lokasi pertemuan di Ruang Rapat DKPP, Lantai 5, Jalan HM Thamrin. Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, pertemuan tripartit ini penting sekali. Pasalnya, membahas final checking pemungutan suara  yang akan dilaksanakan minggu depan. “Kita akan selalu berkoordinasi

Pemilu 2014 Konstitusional

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Pemilu 2014 konstitusional. Kalau ada yang menyampaikan bahwa Pemilu 2014 itu inkonstitusional, maka harus dilihat sebagai pandangan  pribadi.    â€œWalau pun (pendapat, red) profesor doktor yang botaknya lima kali, saking pinternya, tetap itu pendapatnya tidak berlaku sebagai hukum. Yang berlaku sebagai hukum adalah Putusan

Pemilu 2014 Siap Digelar

Jakarta, DKPP– Para penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu mengaku telah siap menjalankan Pemilu yang akan digelar 9 April 2014 mendatang. Hal tersebut disampaikan saat acara pertemuan Tripartit (KPU, Bawaslu dan DKPP) yang digelar di Ruang Rapat DKPP, Jln MH Thamrin No 14 Jakarta, Kamis (3/4). DKPP memandang pertemuan tripartit ini penting sekali. Pasalnya, dalam