Pontianak, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (Bimtek) Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Pontianak, Kalimantan Barat, adalah membekali Bawaslu provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kab/kota. “Yang bisa menerima pengaduan hanya Bawaslu. KPU tidak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu (21-23/11) akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari KPU di sepuluh provinsi Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua Barat, Maluku, Jambi, Bangka
Pontianak, DKPP– Sesi kelima Bimtek DKPP di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (16/11) peserta dikenalkan tentang teknis pemeriksaan administrasi terhadap laporan pengaduan kode etik. Seperti diketahui, Bawaslu Provinsi dalam menerima pengaduan kode etik hanya berwenang memeriksa di level administrasi. Maka dari itu, kemampuan teknis pemeriksaan administrasi harus mereka kuasai. Pada sesi ini, fasilitator forum adalah
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (20/11) menolak semua dalil Pengadu. Oleh karena itu, DKPP merehabilitasi nama baik semua Teradu. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan
Jakarta, DKPP – Ketua dan dua anggota Panwaslu Sragen, Jawa Tengah, direhabilitasi. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jl. MH Thamrin No.14, Rabu (20/11). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Saut
*** Sekjen KPU Diperingatkan Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum tidak terbukti bersalah dalam sidang kode etik. Untuk itu DKPP merehabilitasi nama baik mereka. “DKPP merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Arief Budiman dan Teradu II atas nama Sigit Pamungkas masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik
Jakarta, DKPP – Marselius Dou, anggota KPU Mimika dipermasalahkan. Pasalnya, dia yang juga selaku Teradu 4, komisioner yang sebelumnya pernah dipecat dari keanggotaan KPU Dogiyai. “Apakah Anda benar diberhentikan dari anggota KPU Dogiyai?” kata Heru Widodo bersama Thomas Temorubun selaku pengadu saat dikonfrontir dalam sidang KPU Mimika, Papua, Selasa (19/11) pukul 10.00 WIB. Selaku
** Terungkap Dalam Sidang KPU Mimika Jakarta, DKPP – Pengadu mempermasalahkan KPU Mimika yang telah melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika itu setelah ditetapkan sebagai calon. “Kami heran, Teradu melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan para bakal calon bupati dan wakil bupati setelah mereka ditetapkan sebagai calon,” kata Heru Widodo bersama
Jakarta, DKPP – KPU Mimika dinilai telah melanggar tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013 yang telah ditetapkan. Pasalnya, KPU Mimika yang juga pihak Teradu masih menerima pendaftaran pasangan bakal calon di luar waktu yang telah ditetapkan “Teradu masih menerima pendaftaran bakal calon dari perseorangan sementara jadwal penerimaan bakal calon perseorangan itu telah ditutup yaitu
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU. Hal ini dikarenakan persidangan terkait molornya jadwal verifikasi administrasi parpol di KPU ini berjalan cuku panas. Yang membuat panas suasana adalah komisioner KPU dan kesekjenan KPU yang saling menyalahkan terkait molornya verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014. "Intinya kami