Saut: Dua Alasan Dibentuk Tim Pemeriksa Daerah

Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah

Benturan Peraturan, Kendala untuk menegakkan Pemilu Berintegritas

Bandung, DKPP – Acara Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah yang digelar DKPP di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung memasuki hari kedua pada Sabtu (15/2). Sesi pertama diawali dengan presentasi Ahsanul Minan terkait kajian terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye. Salah satu poinnya adalah

Jimly: Pemilu Dapat Dijadikan Momentum Mengubah Intoleransi

Jakarta, DKPP– Masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia menjadi keprihatinan bersama. Terbukanya ruang kebebasan secara luas setelah 15 tahun Reformasi, ternyata, di satu sisi punya makna positif dan di sisi lain bermakna negatif. Dari sisi negatifnya, atas nama kebebasan semua orang merasa dapat menilai orang lain benar atau salah. Akibatnya, karena merasa paling benar sering

Relasi Pemilik Modal dan Buruh Mesti Diubah

Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus diubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan.  â€œKonstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,” katanya

Sidang Perdana KPU Tanah Laut

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (13/2) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Para Teradu ini diperkarakan oleh mitra kerja mereka, Panwaslu Kab Tanah Laut. Adapun pokok perkaranya yakni para Teradu dianggap tidak profesional karena telah meloloskan

Sidang Ketiga Tolikara, Para Pihak Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (12/2) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Dalam sidang ketiga ini, baik pihak Pengadu maupun Teradu kembali menghadirkan Saksi. Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) menghadirkan Saksi Paus Kokoya yang merupaka

Anggota Panwaslu Bandar Lampung Dituduh Pungli

Jakarta, DKPP– Pengaduan yang diajukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sugiyono memasuki sidang pertama hari ini (Rabu, 12/2). Teradu dalam perkara ini adalah Anggota sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Panwaslu Bandar Lampung Yusrizal. Pengadu menuduh Teradu telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada para Panwascam di Bandar Lampung sebesar

Sidang Kedua Deli Serdang Hadirkan Saksi dan Pihak Terkait

Jakarta, DKPP– Sidang kedua untuk perkara Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (11/2) menghadirkan Saksi dan Pihak Terkait dari Bawaslu Sumut, KPU Sumut, serta Panwaslu Deli Serdang. Mereka dimintai keterangan terkait pernyataan-pernyataan Pengadu dan Teradu dalam sidang sebelumnya. Pada sidang pertama terungkap bahwa KPU Deli Serdang dituduh tidak melakukan penghitungan ulang terhadap dua

Presiden: Laksanakan 13 Instruksi

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 tadi siang di Jakarta Convention Centre, Selasa (14/2).  Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah menteri antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, Menteri Sekretaris

Sekretaris Penyelenggara Pemilu pun Bisa Diadukan, Tapi Tidak Bisa Diberi Sanksi

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tak hanya KPU dan Bawaslu, sekretaris baik KPU dan jajarannya maupun sekretaris Bawaslu dan jajarannya pun bisa diadukan ke DKPP.  “UU (penyelenggara Pemilu, red) tidak diberi batas. Bahwa sekretariat pun bagian dari penyelenggara Pemilu. Maka bisa saja sekretariat itu dilaporkan, seperti sekjen KPU