Sidang Perdana KPU Pati Digelar

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (27/9) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik, yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Pati, Jawa Tengah. Kelima komisioner KPU Kab Pati ini diperkarakan oleh DPP PDI-P melalui tim advokat DPP PDI-P Donni Tri Istiqomah dan Radian Syam. Kelimanya disangkakan telah

DKPP Memperkuat Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP– Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mengungkapkan DKPP telah bertindak secara selektif  dalam memeriksa pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “DKPP sebagaimana termaktub dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu , UU No 8 Tahun  2012 tentang Pileg, dan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012  Tentang Pedoman Beracara Kode Etik

KPU Lombok Barat Sampaikan Pembelaan

Jakarta, DKPP  – KPU Lombok Barat menyampaikan pembelaannya  terkait pencoretan calon legislatif dari Partai Demokrat dari daerah pemilih (DP) 3, meliputi Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labu Afi Kabupaten Lombok Barat. Pecoretan itu sudah berdasarkan keputusan Bawaslu. “Bawaslu NTB melalui keputusan sengketa Nomor Permohonan: 11/VII/Berkas Permohonan/2013, bahwa terhadap bakal calon perempuan atas nama Sukati SPd oleh

Saut H Sirait Anggap Biasa Pertemuan Bawaslu dan MK

Jakarta, DKPP– Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait menganggap biasa-biasa saja menanggapi pertemuan antara dua pimpinan lembaga, yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad beserta jajaran dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Walaupun, dalam pertemuan yang terjadi di Gedung MK pada Selasa (24/9) tersebut sempat membahas soal DKPP. “Ah, biasa

Majelis Minta Saksi Pengadu Dihadirkan Lagi

*** Pada Sidang Berikutnya Jakarta, Mabes Polri – Majelis sidang meminta agar saksi dari pihak Pengadu dihadirkan lagi dalam sidang berikutnya. Selain itu, majelis juga akan menghadirkan pihak Bawaslu NTB selaku pihak terkait. “Untuk lebih jelas mengenai permasalahan ini, kami meminta agar sidang berikutnya saksi dari Pengadu dihadirkan lagi termasuk pihak terkait dari Bawaslu NTB,”

Sidang Ketiga Pidie Jaya, Mendengar Keterangan Ahli

Jakarta, DKPP– Pihak Pengadu untuk perkara Pidie Jaya, Aceh, dalam sidang ketiga, Rabu (25/9), menghadirkan seorang Ahli untuk dimintai pendapatnya. Ahli yang dihadirkan adalah Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kapasitasnya sebagai pakar hukum administrasi negara. Taufik Basari sebagai Pengadu sekaligus kuasa hukum dari Prinsipal Yusri Yusuf

DKPP Kembali Menyidangkan Perkara KPU Dairi

Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (25/9) kembali menyidangkan perkara KPU Kab Dairi, Sumatera Utara. Sidang digelar pukul 16.00 WIB di Ruang Sidang DKPP lantai 5, Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang kali ketiga untuk perkara yang diadukan oleh Luhut Matondang dengan Kuasa Hukumnya Ilham Prasetya Gultom. Dan sidang

Sidang KPU Dairi, Pengadu Teradu Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar sore ini, Rabu (25/9) baik Pengadu maupun Teradu menghadirkan saksi. Adapun saksi yang dihadirkan oleh Pengadu yakni, Hulman Sinaga yang merupakan aktivis pendidikan dari LBH Sekolah dan Nita Sanjayati, Bendahara Umum Partai Barisan Nasional (Barnas). Sementara dari pihak Teradu menghadirkan Steven Rumangkang, Sekjen Partai Barisan

Pengadu Terlambat, Sidang Ketiga KPU Luwu Dilanjut

Jakarta, DKPP – Meski Pengadu belum hadir, sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Luwu dilanjutkan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Selasa (24/09) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Nelson Simanjuntak serta Valina Singka Subekti. Pihak Teradu, ketua dan empat anggota KPU Luwu hadir lengkap; H

Teradu Bantah Mengusir Panwaslu Luwu

Jakarta, DKPP – Para Teradu, KPU Luwu membantah telah mengusir Panwaslu pada saat rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013. Mereka mengaku telah menyampaikan secara baik-baik. “Kami tidak pernah merasa mengusir Panwaslu sebagaimana diberitakan di media-media lokal. Kami sampaikan, ini rapat pleno tertutup. Sebagaimana dalam peraturan KPU bahwa dalam rapat pleno tertutup