Jakarta, – Selama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut DKPP Saut H Sirait, selama tahun 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara. Daerah yang paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pdt. Saut H Sirait menerangkan ada beberapa potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada serentak. Potensi ini diketahui hasil dari focus group discussion (FGD) di sejumlah provinsi yang diselenggarakan DKPP. Ada tujuh kategori, salah satunya adalah dalam bidang administrasi. Permasalahan yang mengemuka seperti penetapan daftar
Medan, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kab. Samosir dituduh berpihak kepada Paslon No. 4. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Kota Medan, Jumat 11/03 pukul 09.00 WIB. Tuduhan keberpihakan menurut Pengadu dilakukan antara lain dengan sengaja mendaftarkan ratusan Pemilih dengan NIK invalid
Medan, DKPP – Selain mempersoalkan adanya NIK invalid, Pengadu S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) juga mempermasalahkan terbitnya 1.285 lembar Surat Keterangan Domisili (SKD) sebelum penetapan DPT Pilkada Samosir. Menurut Pengadu, ketua dan anggota KPU Kab. Samosir secara sadar telah melakukan kekeliruan melalui
Medan, DKPP – S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Samosir terkait dugaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan keberpihakan kepada Paslon No. 4. “Teradu komisioner KPU Kab. Samosir dengan sengaja mendaftarkan ratusan
Medan, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir harus menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jumat, 11/03. Para Teradu terdiri atas Suhadi S. Situmorang, Fernando Sitanggang, Robinsar J. Barus, Jonsen Situmorang, dan Ika Rosila Samosir . Mereka diadukan oleh S. Hotlan Sitorus dari LSM Pusat Riset Demokrasi (PRIDE) dan Samson Sihotang
Bandung, DKPP- Teknis dalam tahapan Pemilukada 2015 banyak dinilai begitu rumit. Salah satunya adalah soal verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan. KPU dan jajarannya diragukan dapat menjalankan tahapan ini dengan maksimal. Dalam soal kerumitan verifikasi ini, Ketua KPU Kabupaten Bandung Atip Tartiana dan Ketua PPS Baleendah Bambang Kamajaya diperiksa DKPP karena kerjanya diragukan.
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar diskusi dalam rangka mengawal perubahan UU Pemilukada serentak, Kamis (10/2). Hadir sebagai pemateri yakni anggota DKPP Dr Nur Hidayat Sardini (NHS), Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim, dan Prof Pipit R Kartawidjaja dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Dalam diskusi yang bertempat di ruang sidang DKPP ini, disampaikan oleh
Bandung, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (10/3), memeriksa perkara etik dengan Teradu KPU dan Panwaslu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sidang diadakan di Kantor Bawaslu Jawa Barat, di Kota Bandung. Perkara ini terkait ijazah salah satu calon bupati Indramayu Anna Shopanah yang diragukan keabsahannya. Paslon Anna-Supendi adalah paslon incumbent yang diusung oleh Gerindra, PKS,
Kendari, DKPP – Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, bertindak sebagai Pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyeret nama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Selasa (8/3). Mahiludin Saga, Rustam, dan AlAbzal Naim, mendalilkan pokok aduan yang hampir sama dengan Pengadu pertama, LM.