Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Hubertina Lennys Marlina, tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (23/12). Berdasarkan info dari salah satu staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang karena sedang mengikuti perayaan Natal. “Kami telah
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Selasa (22/12). Dari delapan perkara yang dibacakan putusannya, satu di antaranya yakni putusan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru. Dia diadukan oleh Alfrida Kabanga anggota Panwas Kabupaten Tana
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pembacaan putusan hari ini, Selasa (22/12) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahran Raden dan Nisbah, dan juga merehabilitasi nama baik Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang lain, atas nama Samsul Y. Gafur, Naharuddin, dan Muhammad Ramlan Salam.
Jakarta, DKPP- Dugaan pelanggaran kode etik yang yang dilakukan oleh Ketua dan satu Anggota KPU Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak terbukti. DKPP hari ini, Selasa (22/12), menyatakan tidak ada bukti kedua Teradu bersalah. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Roby Maulana dan Teradu II atas nama Rita Noratni, selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap dua penyelenggara Pemilu. Mereka adalah Kasasi, ketua KPU Kab. Dharmasraya Sumbar, dan Damis, anggota Panwascam Pedongga, Mamuju Utara. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan delapan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta, pada Selasa (22/12) pukul 14.00 WIB. Sidang
Jakarta – Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Indonesia (GMBI) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14. Mereka menyoal pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran. Dalam rilisnya Ketua Umum DPP LSM GMBI Moch Fauzan Rachman menilai, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran telah cacat hukum. Pasalnya, KPU Kabupaten Pangandaran diduga tidak
Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kabupaten Kerinci periode 2013-2018 Karyadi, Rabu (16/12), menjalani sidang etik DKPP atas tuduhan pernah terlibat partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, syarat mendaftar anggota KPU harus sudah mengundurkan diri dari parpol paling lambat lima tahun. Sementara itu, dari yang
Jakarta, DKPP-Anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru diperiksa DKPP, Rabu (26/12). Oleh Alfrida Kabanga, selaku Pengadu sekaligus anggota Pawas Kabupaten Tana Toraja, Rahmi diduga telah ikut serta dalam kampanye paslon nomor urut 2 atas nama Ir Nocdemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara. “Saya sama sekali tidak tahu kalau disitu ada kampaye paslon, saya baru
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Perkara Nomor 101/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan, yakni mendengarkan pokok aduan Pengadu dan Jawaban para Teradu. Sahran Raden, Syamsul Y. Gafur, Naharuddin, Nisbah, dan Muhammad Ramalan Salam, selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, dilaporkan oleh
Manado, DKPP – Monitoring Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dimulai pada Selasa 08/12 pukul 18.30 Wita bertempat di kantor KPU Prov. Sulut, Jl. Diponegoro No. 25 Teling Atas Kota Manado. Anggota DKPP, Pdt. Saut H. Sirait menjadi tim leader didampingi staf yakni Columbus Manurung, Romauli Gultom, Carolina Sirait, dan tim asistensi Diah Dio. Prov.