Ketum Partai Republik Terima Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Umum Partai Republik Marwah Daud Ibrahim Ph.D mengatakan bahwa ia sangat menerima dengan keputusan DKPP. “DKPP cukup fairlah dalam keputusan ini,” ujar Marwah. Marwah Daud mengaku, pihaknya melaporkan KPU kepada DKPP bukan karena partainya tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Ia hanya memperingatkan terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu. “Tolok ukur keberhasilan Demokrasi

DKPP Peringatkan Ketua KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (21/5) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan dengan Teradu Ketua dan anggota KPU, 30 KPU di daerah dari 11 Provinsi dan Ketua dan Angglota Bawaslu. Sidang digelar pukul 10.30 WIB di ruang sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta.  

Sidang Pembacaan Putusan Pengaduan Parpol

Sidang Pembacaan Putusan Pengaduan Parpol Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (21/5) pukul 10.00 WIB, menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU serta sejumlah KPU di daerah. Sidang digelar di ruang sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang kali ini menutup rangkaian 7 kali

Besok KPU Kembali Disidang

Besok KPU Kembali Disidang Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali akan menyidangkan para komisioner Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Selasa (21/05), pukul 10.00 WIB. Sidang dengan agenda pembacaan Putusan ini terkait aduan 6 partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Ada pun pihak Teradu ketujuh anggota komisioner KPU yaitu: Husni Kamil Manik, (ketua sekaligus

Parpol Usulkan Saksi Pemilu Dibiayai APBN

Jakarta, DKPP- Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah keberadaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Hadirnya saksi dianggap dapat mengurangi kecurangan Pemilu. Akan tetapi, tidak semua partai politik (parpol) peserta Pemilu mampu merekrut saksi secara maksimal dengan alasan finansial. Persoalan saksi tersebut mengemuka dalam diskusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan parpol

Sehari, 14 Anggota Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

  Jakarta, DKPP – Sehari, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  DKPP) memberhentikan tetap   14 anggota penyelenggara Pemilu daerah. Pemberhentian tersebut karena mereka dinilai telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.  Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Panel Majelis Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait dan Nelson Simanjuntak. Anggota penyelenggara Pemilu yang

Ekspresi Teradu Usai Mendengar Pembacaan Putusan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis (16/5) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan untuk perkara Prov Papua, Kab Sinjai dan Kab Bondowoso. Sidang dipimpin oleh Ketua Panel Majelis Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota DKPP Saut H. Sirait, Nur Hidayat Sardini dan Nelson Simanjuntak. Sidang bertempat di

Anggota PPK dan PPS se-Jakarta Pusat Datangi DKPP

Anggota PPK dan PPS se-Jakarta Pusat Datangi DKPP   Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (15/5) menerima anggota PPK dan PPS se Jakarta Pusat. Kedatangan tim PPK dan PPS ini bermaksud untuk meminta DKPP agar membatalkan hasil 10 besar anggota KPU Jakarta Pusat yang telah ditentukan oleh Timsel.   Koordinator Lapangan aksi  Miftah,

Hari ini Sidang Perdana KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar tiga sidang hari ini (05/09). Lokasinya di ruang sidang DKPP Lantai 5, Jalan Thamrin No. 14.    Sidang pertama jam 10.00. Pengadu pertama, Handi P. Poap selaku kuasa dari Eben Heaser Sasea. Dia mendalilkan bahwa KPU setempat tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data atas nama pengadu.

Ketua DKPP Terima Audiensi Gubernur Papua

Ketua DKPP Terima Audiensi Gubernur Papua Ketua DKPP Terima Audiensi Gubernur Papua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu (8/5 menerima audiensi Gubernur Papua. Bertempat di ruang rapat DKPP lantai 5, audiensi tersebut diterima langsung oleh DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam rangka berdiskusi dan bertukar pikiran tentang rumusan UU 21 tahun 2001 tentang