Jakarta, DKPP – Sidang perdana untuk perkara Kabupaten Boven Digoel, Papua, digelar hari ini (Senin, 13/1) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Dalam sidang kali ini Pengadu menyampaikan pokok pengaduannya yang langsung dijawab oleh para Teradu. Pengadu dalam perkara ini adalah Yoseph Wanan yang merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan Teradu adalah Ketua
Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (10/1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Panwascam Buduran a.n Dian Andjani Prabandaru. Namun, dalam sidang tersebut pihak Teradu tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. “Teradu tidak hadir tanpa alasan dan menyatakan tidak akan hadir, begitu respon Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas dengan seluruh Tim Pemeriksa Daerah di seluruh Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, 1-3 Juli 2014 di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan No.44-48, Tugu Tani, Jakarta. Adapun agenda dari acara rapat ini yakni pada hari pertama, 1 Juli
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar rapat koordinasi teknis pemeriksaan persidangan melalui video jarak jauh (video conference) besok (1/4). Lokasinya di Pusdalsis Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. “Ada tiga tujuan dari rakernis ini. Pertama, untuk memperkuat basis pemahaman menyangkut tugas-tugas yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah sekaligus menyatukan langkah atau visi apabila tim
Jakarta, DKPP – Kecenderungan atau trends pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu umumnya bersikap tidak netral dan berpihak terhadap peserta Pemilu terutama dalam Pemilukada. Pelanggaran kode etik mulanya bermuara dari tahapan penanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendiskualifikasian karena persyaratañ seperti ketercukupan jumlah dukungan atau pemenuhan persyaratan yang lewat waktu, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dugaan penyuapan, netralitas,
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin (30/12) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Pokja KPU RI dan satu orang anggota Bawaslu RI. Hal ini berdasar atas pengaduan dari Partai Gerindra. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan karena tidak meloloskan
Jakarta, DKPP– Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arif Budiman mengungkapkan KPU RI akan segera menindaklanjuti putusan DKPP. Hal tersebut diungkapkan Arif sesaat usai menghadiri sidang pembacaan putusan DKPP atas perkara Partai Gerindra – KPU RI dan Bawaslu RI, Selasa (31/12). “Nanti kami (KPU RI) akan menindaklanjuti putusan tersebut, namun sebelumnya kami akan
Jakarta, DKPP – Forum Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan pokok pengaduan. Begitu juga sebaliknya, pihak Teradu diberikan keleluasaan untuk menjawab atau hak menyanggah. “Para pihak (Teradu dan Pengadu, red) juga dapat menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung argumentasinya,” kata anggota majelis Nur Hidayat Sardini yang juga
*** Jumlah Pengaduan yang Diterima DKPP Jakarta, DKPP – Selama tahun 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan sebanyak 577 kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hasil rekapitulasi pengaduan berdasarkan persebaran per provinsi di Indonesia dalam kurun waktu setahun, jumlah pengaduan yang paling dominan dari wilayah Sumatera, yaitu ada 182 kasus atau 32
Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa tak perlu malu atau sungkan sekali waktu mengajak istri atau suami ke tempat kerja, kantor KPU. “Itu tidak melanggar kode etik. Masak orang lain saja boleh ke kantor KPU, sementara istri sendiri tidak boleh? Yang tidak boleh itu mencampuri urusan pekerjaan,” katanya