Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk empat penyelenggara pemilu. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) beragendakan pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (29/7/2020) pukul 09.30 WIB. Empat penyelenggara yang mendapat sanksi Pemberhentian Tetap adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya,
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada empat Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam perkara 55-PKE-DKPP/V/2020. Empat Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang diberhentikan antara lain Hasan Tomu (Ketua), Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elon Awaki. Mereka diadukan mantan
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 65-PKE-DKPP/VI/2020 pada Jumat (24/7/2020) pukul 08.30 WIT. Sidang dipimpin oleh Prof. Muhammad, selaku Ketua Majelis, dengan anggota Thomas Tomalatu Wakano, S.H (TPD unsur Bawaslu Provinsi Maluku), Engelbertus Dumatubun, S.H (TPD unsur KPU Provinsi Maluku), dan
Cilegon, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm berpesan kepada semua penyelenggara pemilu agar tidak terjebak pada tindakan asusila.Pesan ini disampaikan Alfitra saat ia menjadi pemateri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh KPU Kota Cilegon di Kota Cilegon pada Kamis (23/7/2020). Menurut Alfitra, peringatan ini bukan tanpa sebab karena
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 65-PKE-DKPP/VI/2020 pada Jumat (24/7/2020), pukul 08.30 WIT. Perkara ini diadukan Marten Viki Maskikit yang memberikan kuasa kepada F.R Lolouan dan M. Syahwan Arey. Teradu dalam perkara ini adalah Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 63-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (23/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Azwar Anas. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Anton Ishaq, Zainal Abidin, dan Rudi Hermawan. Dalam pokok aduannya, Azwar
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad memberikan pandangannya terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan tahapannya saat pandemi Covid-19 masih melanda. Menurut Muhammad, hal ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para penyelenggara pemilu. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi pembicara dalam kegiatan Webinar Nasional Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta penyelenggara pemilu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta pasangan calon yang akan maju pada Pilkada Serentak Tahun 2020, 9 Desember mendatang. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menuturkan salah satu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan penyelenggara pemilu adalah bersikap adil kepada petahana maupun pasangan calon baru. Hal ini
Jakarta, DKPP – Jelang Pilkada Serentak Tahun 2020 pada 9 Desember mendatang, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo, mengingatkan penyelenggara pemilu lebih peka dan berhati-hati menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Prof. Teguh mengatakan pasangan calon dan tim sukses (timses) mempunyai banyak cara untuk menggoda penyelenggara pemilu mulai dari level ketua, anggota, pejabat
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad, menegaskan kepatutan menjadi salah satu kunci utama dalam etika. Sehingga dalam etika tidak menekankan benar atau salah, melainkan patut atau tidak patut. Pandangan itu disampaikan Muhammad dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Hasanuddin dengan tema Protokol Keperilakuan Menuju Tatanan Baru Dalam