Jakarta, DKPP – Masih dalam Webinar Nasional “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada”, Senin ( 31/8/2020), Prof. Muhammad menekankan bahwa pendekatan hukum dan pendekatan etik harus digunakan secara bersinergi untuk memastikan bahwa mereka yang dipercaya secara mayoritas dalam kotak suara (TPS) adalah mereka yang dilantik menjadi anggota legislatif. “Tapi faktanya tidak seperti
Jakarta, DKPP – Pemilihan umum adalah proses pergantian kekuasaan secara damai sehingga jika dalam proses pemilu terjadi pertikaian yang menyebabkan jatuhnya korban, baik harta benda berupa pembakaran kantor KPU di daerah atau kantor pemerintah daerah maupun korban nyawa, maka tujuan pemilu patut dipertanyakan. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad saat
Nias, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEEP) perkara nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020 pada Sabtu (29/8/2020) di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias. Teradu dalam perkara ini antara lain Repa Duha, Edward Duha, Yulianus Gulo, Meidanariang Hulu, dan Eksodi M. Dakhi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagai
Indramayu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menghadiri acara simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Simulasi pemungutan suara dilaksanakan di TPS 03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2020) pagi. DKPP mengapresiasi kegiatan simulasi pemungutan suara dengan
Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu di Sumatera Barat membaca dan memahami Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku guna menjadi penyelenggara yang cerdas. Harapan tersebut disampaikan Muhammad dalam Rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Serentak 2020 di
Nias, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu untuk perkara nomor 75-PKE-DKPP/VII/2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (28/8/2020) pukul 09.00 WIB Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang diperiksa adalah Repa Duha, Edward
Nias, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 76-PKE-DKPP/VII/2020 pada Jumat (28/8/2020) di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias. Sidang pemeriksaan dipimpin Anggota DKPP, Didik Supriyanto, S.IP.,MIP sebagai Ketua Majelis dengan anggota Ira Wirtati, M.Pd (TPD unsur KPU), Marwan, S.Ag (TPD unsur Bawaslu), dan Dr.
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 79-PKE-DKPP/VIII/2020 pada Jumat (28/8/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Pengawas Kelurahan Desa Sungai Rumbai Timur, Ansori. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, Zainal Efendi, sebagai Teradu. Teradu didalilkan mengusir Pengadu (Ansori) dari acara
Yogyakarta, DKPP – Kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Kepastian hukum ini meliputi regulasi yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Hal itu disampaikan Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dalam webinar dengan tema Memperkuat Integritas Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia yang digelar oleh KPU Kota Jakarta Utara
Nias, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, S.IP.,MIP mengingatkan penyelenggara pemilu, unsur KPU maupun Bawaslu, senantiasa untuk menjaga kemandirian. Ketidakmandirian penyelenggara pemilu akan berdampak buruk pada proses hingga hasil pemilu atau pilkada. Hal itu disampaikan Didik dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu