Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik Anggota Panwaslu Kabupaten Kepuluan Morotai, Rasyid Do Kader, Jumat (12/1/2018). Sidang bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Selaku ketua majelis Prof. Teguh Prasetyo dan anggota majelis Syawal (dari unsur masyarakat), Muksin Amrin, serta Syahranie. Sementara Pengadu, Fandi Hi Latief, dosen. Sidang
Jakarta, DKPP – Perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku telah dibacakan putusannya pada Kamis (11/1). Pembacaan putusan dilakukan di ruang sidang DKPP, Jakarta. DKPP memutuskan, Jabal Samallo Anggota Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara Nomor 130/DKPP-PKE-VI/2017. Pengadu pada perkara
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan ketetapan terhadap perkara Nomor 135/DKPP-PKE-VI/2017 dengan Teradu Sukahati selaku ketua Panwas Kab Karo. Pemeriksaan terhadap Sukahati tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan ketua majelis sidang Dr Harjono dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (11/1) yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Jl MH
*** Dua Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Jakarta, DKPP – Dari 63 total Teradu dari 13 perkara yang diputus, sebanyak 11 Teradu mendapatkan sanksi peringatan keras. Penjatuhan sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, di Jakarta, Kamis (11/1/2018). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salamm. Sebelas
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 13 Putusan, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam. Satu perkara diantaranya adalah dugaan kode etik yang menjerat 30 orang penyelenggara pemilu di Papua.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Puji Rustanto, anggota KPU Kabupaten Sorong. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan Kamis (11/01). Selaku Ketua Majelis Dr. Harjono, dan anggota majelis Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu Puji
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua dan Anggota KIP Aceh H. Ridwan Hadi, Robby Syah Putra, Fauziah, Junaidi, Muhammad, dan Hendra Fauzi, pada Kamis (11/1/2018). Mereka terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis
Jakarta, DKPP- Siang ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan 13 Putusan, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam. Siang ini, akan dibacakan 13 Putusan, kata Harjono saat membuka sidang. Putusan perkara
Jakarta, DKPP – Kenyamanan Ruang Pengaduan sebagai bentuk pelayanan DKPP terhadap para justice seeker. Ruang Pengaduan yang representatif menambah kenyamanan Pengadu dalam menyampaikan informasi terkait laporannya. Kepala Bagian Administrasi Pengaduan Dini Yamashita mengatakan, dengan adanya ruang khusus pengaduan, pengadu bisa lebih leluasa dan lebih bebas dalam menyampaikan pokok-pokok pengaduannya. Mereka tidak lagi sungkan dan malu. Petugas
Jakarta, DKPP – Ruang Pengaduan menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan DKPP bagi para pencari keadilan. Pelayanan menjadi sangat penting sebagai lembaga negara. Kepala Bagian Administrasi Umum Yusuf menjelaskan bahwa core bisnis dari lembaganya ada dua, yaitu pengaduan dan persidangan. Setiap pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diawali dari pengaduan terlebih dahulu. Untuk