Jambi, DKPP – Tahun 2019 menjadi tahun penting karena peristiwa demokrasi dan politik luar biasa untuk Indonesia. Demokrasi yang diawali dari Pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan pemilu yang berintegritas, diawali dari Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas. Ada lima syarat pemilu demokratis yaitu regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, ‎pemilih yang cerdas dan
DKPP, Manado – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salam, didaulat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018, yang digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Jumat (7/9). Mengawali paparannya, Alfitra menyampaikan rasa terima kasih kepada semua jajaran penyelenggara pemilu, jajaran
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa No. Perkara 206/DKPP-PKE-VII/2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jalan Papandayan, Kota Semarang, Jumat (7/9) pagi ini. Pengadu KH. Habib Ali Zaenal Abidin dan Tanty Prasetyo Ningrum yang dikuasakan  kepada Susanti Agustina dan Budi Yuwono (Advokat).  Teradu Agus Wijanarko (Ketua KPU Kota Tegal). Ketua Majelis Harjono, dan anggota
Jambi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Muhammad menjadi narasumber pada acara Bimtek Peningkatan SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, di Kota Jambi, Kamis (6/9/2018) malam. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Bawaslu Kota Jambi, Kota sungai penuh, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur,Kab Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Kerinci, Kab.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan penyeleggara Pemilu di Kab. Tapanuli Utara, Kamis (6/9). Sidang dengan perkara nomor 202/DKPP-PKE-VII/2018 menghadirkan Ketua dan Anggota Panwas Kab. Tapanuli Utara yang terdiri dari Sardion Situmeang, Arthur Simanungkalit, dan Edward Viktor Tulus Lumban Tobing sebagai sebagai Teradu I
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan perkara nomor 204/DKPP-PKE-VII/2018, Kamis (6/9), menggunakan video conference. Dalam sidang ini hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung sebagai Teradu yakni, Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, dan Ade Asy’ari. Mereka diadukan oleh Rakhmat Husein Darma Cane, Aryanto Yusuf, Rifky Indrawan,
Jakarta, DKPP – Malam ini digelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum di Ruang Musyawarah, Gedung Bawaslu RI, lantai 4, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Pertemuan yang digagas oleh DKPP ini dihadiri oleKetua dan Anggota DKPP Harjono, Prof Muhammad, Prof TeguhPrasetyo, Ida Budhiati, Alfitra Salamm. Dari Bawaslu yang hadir Ketua Abhan, Ratna
Jakarta, DKPP – Undang-Undang Partai Politik perlu penyempurnaan lagi. Tujuannya untuk perbaikan peran partai politik dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas. Hal tersebut sebagai kesimpulan dalam acara Focus Group Discussion Penyempurnaan  Undang-Undang Partai Politik di Gedung Widya Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/9) pukul 09.30 WIB.  Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik dengan perkara nomor 200/DKPP-PKE-VII/2018, Selasa (4/9), menggunakan video conference. Dalam sidang ini dihadirkan Moh. Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Teradu. Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP, Dr.  Harjono didampingi anggota majelis Fritz Edward Siregar dari Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Sedangkan
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono bersama Anggota Dr. Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salam serta Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Senin (3/9) di ruang rapat DKPP. Dalam acara tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas ICW, Netgrit, TEPI, PSHK, Kopel,