Yogya, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota di kelas B memasuki sesi kedua. Materi yang diberikan pada sesi ini terkait Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dua pemateri dalam sesi ini menjelaskan dua hal yang berbeda. Prof. Teguh menjelaskan filosofis etika sedangkan Prof.Muhammad menjelaskan
Yogya, DKPP – Perubahan politik dan norma hukum yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merekonstruksi struktur dalam pelaksanaan tugas Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini dipaparkan anggota DKPP, Ida Budhiati saat menyampaikan materi pengantar
Yogya, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staff Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota memasuki hari kedua pada Senin (23/10). Peserta dibagi ke dalam dua kelas dengan pemateri yang berbeda. Kelas A, pematerinya adalah anggota DKPP, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetya sedangkan kelas B pematerinya Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salamm. Masing-masing kelas dimoderatori oleh tenaga ahli DKPP
Yogya, DKPP – Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu. Hal tersebut berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pokok-pokok perubahan dalam UU No 7 Tahun 2017 antara lain perubahan terkait penyelenggara pemilu, perubahan syarat anggota penyelenggara pemilu, perubahan kewenangan, penyelenggaraan pemilu,
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Sosial Politik di Daerah dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan tema, Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jalan Asia Afrika Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/10/2010). Narasumber lainnya Fritz
Jakarta, DKPP – Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah resmi disahkan. Sebelumnya, pedoman beracara kode etik mengacu pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (19/10). Ketua DKPP Harjono, memimpin pertemuan didampingi Anggota Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati. Rombongan DKPP diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Karjono dan Staf Khusus
Bogor, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siapkan buku saku pengaduan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari bagian administrasi Pengaduan DKPP, masih banyak ditemukan pencari keadilan atau justice seeker yang terkendala memahami mekanisme pengaduan. Sedangkan, kuantitas pengaduan tidak pernah surut. Pada Pemilukada Serentak Tahun 2015 terdapat sebanyak 174 pengaduan yang diterima DKPP. Kemudian,
Jakarta, DKPP – Seorang penyelenggara Pemilu harus menjaga etika. Baik dalam ucapan maupun tindakan. Bila tidak, bisa berujung ke persidangan di DKPP. Seperti yang dialami Choirul Anam, anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang juga Teradu II. Meski dia mendapatkan rehabilitasi dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan pada Selasa (17/10/2017), namun ada catatan dalam Pertimbangan Putusan. Alfitra Salamm menjelaskan, DKPP mengingatkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (17/10) pukul 16.00 WIB, menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan. Ada tujuh putusan yang dibacakan terkait perkara yang diadukan berasal dari Kabupaten Talaud dan Provinsi Sulawesi Utara, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Jatim serta KIP Aceh. Sidang digelar di ruang