Nusa Dua, DKPP – Perubahan politik dan norma hukum yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merekonstruksi struktur dalam pelaksanaan tugas Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini dipaparkan anggota DKPP, Ida Budhiati saat menyampaikan materi
Nusa Dua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menyatakan, seorang penyelenggara Pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics). “Bicara etika, standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum. Hukum itu tingkatannya jelas, pidana perdata, dan segala macam,â€
Bali, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota memasuki hari kedua pada Senin (11/12). Peserta dibagi ke dalam dua kelas dengan pemateri yang berbeda. Kelas A, pematerinya adalah anggota DKPP, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetya sedangkan kelas B pematerinya Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salamm. Masing-masing kelas dimoderatori oleh tenaga ahli DKPP
Bali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono mengatakan ada perbedaan yang sangat substansial antara etika dengan hukum. Etika semestinya meng-internalized pada diri penyelenggara Pemilu secara otomatis. Pasalnya, pendekatan hukum itu peraturan-peraturannya harus dipelajari dulu. Sementara pendekatan etika, muncul dengan sendirinya. Misalnya, terkait independensi. Menjelang Pemilu, salah seorang calon peserta Pemilu mengajak kita ketemu di cafe.
Bali, DKPP – Malam ini diselenggarakan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik di Tanjung Benoa, Bali, Minggu (10/12/2017) di Bali. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, dan staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan dan Bali. Dari DKPP yang hadir,
Bali, DKPP – Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu. Hal tersebut berdampak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pokok-pokok perubahan dalam UU No 7 Tahun 2017 antara lain perubahan terkait penyelenggara pemilu, perubahan syarat anggota penyelenggara pemilu, perubahan kewenangan, penyelenggaraan pemilu,
Jakarta, – DKPP Akan menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kab. Jayapura, serta Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (14/9/2017) pukul 10.00 WIT. Pengadunya, Arsi Divinubun kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya. Sidang ini merupakan lanjutan sidang kedua, dengan agenda pemeriksaan. Jumlah Teradu cukup
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta jajarannya. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fungsi-fungsi peradilan pada umumnya, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara, maka fungsionalitas DKPP adalah sama mulianya (officium nobile)
Bogor, DKPP – Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tergolong unik. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenangnya menangani kepemiluan, namun DKPP bukanlah lembaga penyelenggara Pemilu tetapi di sisi lain seluruh pelaksanaan mandatnya menerapkan prinsip-prinsip seperti lembaga peradilan (riset dilakukan sebelum pengundangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad mengapresiasi terhadap tim penyusun Buku Laporan Kinerja DKPP 2017. “Saya surprise karena tim ini bisa mengumpulkan informasi yang sangat kaya,†katanya saat memberikan arahan terhadap tim penyusunan buku ini, Rabu (6/12) di Bogor. Prof Muhammad menambahkan, untuk Buku Laporan Kinerja DKPP 2017 perlu disiapkan executive summary-nya. Executive summary