Jakarta, DKPP– Dalam pekan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar tiga sidang melalui video conference (vidcon). Ketiga perkara yang akan disidangkan adalah perkara Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Talaud. Sidang Maluku Utara akan digelar di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Kota Ternate dan Mabes Polri Jakarta pada Rabu (11/9) pukul 13.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Sumatra Utara, Kamis (10/09) pukul 13.00. Lokasinya, di Ruang Sidang DKPP Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Selaku majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Pihak Teradu I yaitu ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Teradu II
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan dari 44 pengaduan yang masuk, sebanyak 8 perkara yang akan disidangkan. Ini didasarkan hasil verifikasi berkas yang masuk (20/08-5/9) dalam rapat yang digelar pada Kamis (05/09) di Ruang Rapat DKPP Lt. 5, dipimpin anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Rapat dihadiri selain anggota DKPP juga jajaran sekretariat;
Jakarta, DKPP– Dalam pekan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar tiga sidang melalui video conference (vidcon). Ketiga perkara yang akan disidangkan adalah perkara Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Talaud. Sidang Maluku Utara akan digelar di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Kota Ternate dan Mabes Polri Jakarta pada Rabu (11/9) pukul 13.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Sumatra Utara, Kamis (10/09) pukul 13.00. Lokasinya, di Ruang Sidang DKPP Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Selaku majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Pihak Teradu I yaitu ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Teradu II
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik lima penyelenggara Pemilu. Yaitu, Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, KPU Kabupaten Lampung Utara, KPU Kabupaten Baru dan Panwas Kota Palembang. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14 lantai 5, pembacaan
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (6/9), kembali menggelar sidang atas perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Murung Raya. Sidang ini merupakan sidang kelima, setelah sebelumnya sempat beberapa kali mengalami penundaan. Dalam sidang kali ini, Pengadu menghadirkan Saksi mahkota, Saut Efendi Ketua Umum Partai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Riduwansah, anggota Panwaslu Kota Palembang. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (06/09) pukul 14.00. “Berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen
Jakarta, DKPP– Sidang putusan perkara Seram Bagian Barat, Maluku, digelar pada Jumat (6/9) di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat. Pengadu dalam perkara ini adalah Abdul Muthalib Kaisupy dan Muhammad Sarman. Keduanya sebagai ketua dan sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Seram Bagian Barat. Sedangkan Teradu adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan