Cianjur, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memperkenalkan lembaga yang dipimpinnya kepada lebih dari 500 jaksa dari seluruh Indonesia dalam acara Sosialisasi Penanganan Perkara Pidana Pemilu Tahun 2014 di Hotel Yasmin, Cianjur, Rabu (26/2). Acara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung dari mulai tanggal 24-28 Pebruari 2014. Kata Jimly, DKPP tidak mengurusi tahapan
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis–Sabtu (27/2 –1/3) kembali menggelar acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,†di Hotel Aston, Bogor. Kegiatan kali ini adalah penyusunan modul tahap ketiga setelah tahap pertama yang diadakan di Bandung dan tahap kedua di Jakarta. Kegiatan penyusunan modul tahap kedua ini dibuka oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait
Jakarta, DKPP – Ahmar Ihsan Rangkuti dan Busyara kuasa hukum Khaheniate mengadukan salah satu komisioner KIP Aceh Roby Syahputra dan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pasalnya, Pengadu tidak menjadi PAW KIP Aceh Tenggara. Pengadu telah meminta kejelasan perihal masalah tersebut namun tidak ada kejelasan. Pengaduan ini bermula dari kekosongan tiga komisioner KIP Aceh Tenggara periode 2008-2013
Jakarta, DKPP- Sidang perdana untuk perkara Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, yang digelar hari ini (Selasa, 25/2) berlangsung dengan cepat. Teradu Joni Yurnal Zen, yang merupakan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanjung Harapan tidak membantah semua dalil pengaduan yang diajukan oleh Pengadu Noviardi yang merupakan Anggota Panwaslu Kota Solok. Dalam pengaduannya, Noviardi menyebut bahwa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan KIP Aceh besok (24/02) pukul 10.00. Agenda sidang mendengarkan pengaduan Pengadu dan mendengarkan jawaban Teradu. Pokok pengaduannya adalah pada tanggal 19 Desember 2012 Pengadu mengirim surat ke KPU Pusat untuk konsultasi masalah kedudukan Pengadu sebagai PAW
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Minggu (21-23/2) kembali menggelar acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,†di Hotel Sahati, Jakarta Selatan. Ini adalah penyusunan modul tahap kedua setelah tahap pertama yang diadakan di Bandung, pekan lalu. Kegiatan penyusunan modul tahap kedua ini dibuka oleh Anggota DKPP Valina Singka Subekti didampingi Anna Erliyana, Nelson
Jakarta, DKPP– Perlu tidaknya materi tentang tahapan Pemilu dimasukkan dalam modul bimbingan teknis (Bimtek) calon Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur masyarakat sempat menjadi perdebatan dalam acara penyusunan modul di Hotel Sahati, Jakarta, Sabtu (22/2). Usulan ini awalnya dikemukakan oleh Anggota DKPP Valina Singka Subekti. “Calon Anggota Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur masyarakat ini
Guci, DKPP- Dalam acara Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Tingkat Kab Batang yang digelar di Guci, Tegal (21-22/2) Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan bahwa DKPP dapat pula menjadi clearing house dari persangkaan publik. “DKPP bukan hanya sebagai tempat mengadu saja, tapi DKPP juga sebagai clearing house (tester)
Guci, DKPP– Faturrochman Salah satu anggota PPK di Kab Batang yang juga merupakan peserta dalam acara “Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Tingkat Kab Batang†mengungkapkan bahwa Nur Hidayat Sardini merupakan motivator bagi penyelenggara Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Fatur usai mendengar paparan Sardini, 21-22 Februari 2014 di Guci,Tegal. “Pak Sardini ini seperti
Guci, DKPP– Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu terikat kode etik selama 24 jam. Hal tersebut diungkapkan Sardini saat menjadi narasumber dalam acara “Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Tingkat Kab Batang†yang digelar 21-22 Februari di Guci, Tegal. Menurutnya, status penyelenggara Pemilu itu melekat dalam