Jakarta,
DKPP–
Perlu tidaknya materi tentang tahapan Pemilu dimasukkan dalam modul bimbingan
teknis (Bimtek) calon Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur masyarakat sempat
menjadi perdebatan dalam acara penyusunan modul di Hotel Sahati, Jakarta, Sabtu
(22/2). Usulan ini awalnya dikemukakan oleh Anggota DKPP Valina Singka Subekti.
“Calon Anggota Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur
masyarakat ini kan tidak semua memiliki pengalaman terkait kepemiluan, khususnya yang berlatar
belakang akademisi. Jadi menurut saya, modul ini perlu dimasukkan materi
tentang tahapan-tahapan Pemilu,†kata Valina Singka.
Usulan Valina ini ditanggapi positif oleh peserta
yang hadir, di antaranya Anggota DKPP Anna Erliyana serta anggota kelompok
kerja (Pokja) yang dilibatkan dalam penyusunan modul ini. Anna Erliyana
misalnya, meskipun sedikit berbeda, dia mengusulkan agar pengetahuan soal
kepemiluan sebenarnya bisa saja diukur saat perekrutan. Menurutnya, jika ada
yang kurang memahami soal kepemiluan dibuat matrikulasi siapa-siapa saja
mereka.
“Nanti kita drill
mereka-mereka yang kurang paham itu,†jelas Anna.
Tanggapan lain diberikan oleh Tenaga Ahli DKPP
Ihat Subihat. Menurut Ihat, yang juga mantan Ketua Panawaslu Jawa Barat, materi
tahapan kepemiluan itu tetap penting. Bukan hanya untuk calon Anggota Tim yang
berlatar belakang akademisi. Calon yang berlatar belakang KPU dan Bawaslu pun,
kata Ihat, masih butuh materi tersebut.
“Saya kira tidak perlu dibedakan latar belakang
calon nanti. Saya saja yang mantan Ketua Panwaslu
masih butuh materi soal itu. Apalagi, kan banyak perubahan peraturan dalam
penyelenggaraan Pemilu zaman dulu dengan sekarang ini,†ungkap Ihat. (as)