Jakarta, DKPP- Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 pada intinya menyatakan bahwa calon tunggal bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Putusan itu harus secepatnya ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. Malam ini, Rabu (7/10), mengundang Bawaslu dan DKPP untuk rapat koordinasi (rakor) membahas tindak lanjut putusan MK. Rakor diadakan secara tertutup di Kantor
Malang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mewujudkan Pilkada Serentak yang Berintegritas di Provinsi Jawa Timur, di Malang, Rabu (7/10) pukul 08.30 WIB. Peserta dari acara ini adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU dan Panwas kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada
Jakarta-DKPP, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, NTT W. Fidelis Pranda dan Benyamin Paju (Pranda-Paju) melaporkan lima komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat ke DKPP. Kelimanya dilaporkan Pengadu karena dianggap telah bertindak tidak profesional dengan tidak meloloskan Paslon Pranda-Paju. Menurut Pengadu, Teradu justru meloloskan pasangan yang seharusnya tidak sah. Seperti diketahui, Pasangan Pranda-Paju
Jakarta,DKPP- Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menerima pendaftaran bakal calon Bupati-Wakil Bupati Pranda-Paju pada tanggal 29 Juli 2015 pukul 01.00 WITA, menuai protes dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat. KPU Kabupaten Manggarai Barat dianggap menyalahi aturan yang ada, karena menerima pendaftaran calon diluar jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut yang melatarbelakangi simon sofan Sofian dan kawan-kawan
Malang, DKPP – Penyelenggara Pemilu sudah bekerja dengan benar, bekerja keras untuk melayani peserta Pemilu, akan tetapi masih tetap saja dilaporkan ke DKPP. “Apakah indikator DKPP dalam menerima laporan pengaduan dan bagaimana memprosesnya?†pertanyaan tersebut muncul dalam acara pembukaan Focus Gruop Discussion (FGD) dengan tema Mewujudkan Pilkada Serentak yang Berintegritas di Provinsi Jawa Timur di Malang, Rabu (7/10).
Jakarta, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP RI melengkapi struktur lembaganya dengan membentuk Biro Administrasi yang di dalamnya terdapat Bagian Administrasi Umum dengan Sub Bagian Publikasi dan Sosialisasi DKPP. Sub bagian inilah yang menjalankan fungsi sebagai “HUMAS DKPP RIâ€. Humas merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi lembaga DKPP
Malang, DKPP – Sesi tanya jawab acara sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tema Penegakan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/10) mengemuka perlunya etika untuk peserta Pemilu. Pasalnya, para peserta Pemilu juga tidak sedikit yang melakukan pelanggaran. “Berintegritas tidak hanya Penyelenggara Pemilu tapi juga Parpol. Apakah diperlukan untuk
Malang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie optmis pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur akan lebih baik. Meski daerah Jawa Timur itu termasuk daerah yang paling banyak dalam Pileg 2014 akan tetapi tidak akan berpengaruh terhadap Pilkada 2015. Dia melihat ada keseriusan dari para penyelenggara Pemilu untuk lebih profesional. “Sekarang ini ada perbaikan.
Malang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa lembaganya tidak terlibat dalam hal urusan teknis kepemiluan. Pihaknya hanya mengawal kualitas perilaku aparat penyelenggara Pemilu. “Akan tetapi DKPP juga menjadi solusi di tengah kebuntuan ketika terjadi persoalan yang dialami Penyelenggara Pemilu,†katanya saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan
Malang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dengan tema Penegakan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (6/10). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama DKPP dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Hadir dalam kesempatan ini adalah Wakil Gubenur Saefullah Yusuf, komisioner KPU dan Bawaslu