Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana berpendapat beda (dissenting opinion) atas Putusan DKPP terhadap perkara KIP Aceh Timur. Seperti diketahui, amar putusan DKPP terkait perkara tersebut menyatakan bahwa para Teradu yakni Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Hadar Nafis Gumay, masing-masing sebagai Ketua dan
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Papua, Hosea Genongga untuk kesekian kalinya lolos dari sanksi etis berat berupa pemberhentian tetap yang dijatuhkan oleh DKPP. Hari ini, Rabu (7/9), DKPP telah menyatakan dia tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pengadu bernama Marnus Kogoya, seorang PNS di Tolikara. Pernyataan DKPP tersebut disampaikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan terhadap perkara dengan Teradu komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berkenaan kasus KIP Kabupaten Nagan Raya dan KIP Kabupaten Aceh Timur, Rabu (7/9). Sidang dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lt.5, dipimpin oleh Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Bukittinggi, Kamis (1/9). Bertindak sebagai Ketua Majelis Sidang, Valina Singka, menanyakan kepada Teradu terkait upaya yang sudah dilakukan Teradu untuk melakukan revisi SK kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi. Untuk diketahui, Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Bukittinggi, Kamis (1/9). Sidang yang digelar melalui Video Conference antara Mabes Polri Jakarta dengan Polda Sumatera Barat ini menghadirkan saksi dari pihak Teradu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bukittinggi,
Bekasi, DKPP – Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, mengawali sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Interpersonal Communication dan Networking Petugas Keprotokolan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2016, dengan menyampaikan tujuan dan pesan agar kegiatan kali ini tak seperti Bimtek atau pelatihan pada umumnya. “Harus ada bedanya, kalau tidak ada bedanya atau jalan di
Bekasi, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Interpersonal Communication dan Networking Petugas Keprotokolan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2016, Senin (29/8) di Horison Hotel, Bekasi. Pada kesempatan itu, Muhammad, mengingatkan kepada seluruh peserta agar senantiasa menulis apa-apa yang didengar dan disampaikan oleh pemateri. “Jangan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie beserta anggota DKPP yakni Valina Singka Subekti dan Saut Hamonangan Sirait hadir dalam kegiatan launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, Senin (29/8). Memberikan sambutan, Ketua DKPP menegaskan pentingnya peran lembaga DKPP dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang berintegritas. “DKPP
Bogor, DKPP- Usai melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan akademisi di empat wilayah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)menggelar konsinyering guna melakukan evaluasi kegiatan, Jum’at (26/8). Empat wilayah tersebut adalah Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. FGD yang sudah digelar, dalam rangka melakukan evaluasi kritis integritas penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2015
Jakarta,DKPP – Ketua, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Valina Singka Subekti, dan Saut H Sirait menghadiri Grand Launching Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI ini dihadiri pula oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Wiranto, Menko Polhukam, Kepala BIN Soetiyoso, Ketua Komisi II DPR