Palembang, DKPP – Jika kita memahami Putusan MK dan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik hukum pembentuk undang-undang pemilu maka dalam lima tahun ke depan hanya akan ada dua jenis pemilu yakni Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres secara serentak dalam satu waktu tahun 2019. Hal ini dipaparkan anggota DKPP saat menjadi
Palembang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono mengapresisi peserta yang sudah hadir dalam acara “Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu†di Hotel Excelton, Kota Palembang Kamis 23/11. “Terima kasih sudah
Palembang, DKPP – Kesuksesan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 ditentukan oleh tiga komponen yakni penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, peserta pemilu dan kontestan pemilu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekratariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat membacakan sambutan ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam acara Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemiluâ€, di Hotel Excelton, Kamis 23/11. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Apshani mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DKPP.
Palembang, DKPP – Ada dua agenda besar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2018 misalnya akan dilaksanakan tanggal 27 Juni di 171 daerah di Indonesia. Setahun berikutnya, pada tanggal 17 April akan dilaksanakan Pemilu 2019. Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Tanggung jawab
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh ketua dan anggota KPU Kab. Jayapura nonaktif, Senin (20/11). Ketua KPU Kab. Jayapura nonaktif, Lidia Maria Mokay, mengadukan KPU Provinsi Papua terkait dengan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Majelis yang terhormat, berdasarkan Putusan DKPP kami (Ketua
Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan di Bogor, Jumat (17/11/2017) malam. Hadir anggota DKPP Prof Muhammad, dan Prof Teguh Prasetyo, Kepala Biro Administrasi DKPP, Kabag Administrasi Pengaduan, dan Kabag Administrasi Persidangan serta staf Administrasi Persidangan. Menurut Kabag Administrasi Persidangan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkeyakinan bahwa Mahfuz adalah nama lain dari Pengadu, Mahpud. Keyakinan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat dibantahkan di persidangan. “Teradu I dan Teradu IV, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,†kata Harjono, ketua majelis dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Prof Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati
Jakarta, DKPP – Membuat catatan pribadi mengenai personalitas rekam jejak seseorang, sepanjang sekedar untuk kepentingan koleksi data dan informasi pribadi bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun etika. Namun demikian data dan informasi yang bersifat personal dan pribadi akan menjadi masalah hukum dan etika jika tersebar ke publik. Terutama jika data dan informasi tersebut mendiskreditkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpaksa harus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Budiman Pasaribu, anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pasalnya, dia tidak pernah ikut pleno dan melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan lima Putusan, pada Rabu (15/11/2017) siang. Selaku ketua majelis Dr Harjono,