Jakarta,DKPP- Sebanyak tiga perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan para penyelenggara Pemilu akan diputus dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (17/7). Ketiga perkara tersebut adalah perkara Kota Bima, Kab Lembata, dan Kab Barito Timur. Pengadu dalam perkara Kota Bima, NTB, adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Bima, yakni Arif Sukirman, Kahairuddin, dan Ali
Jakarta, DKPP- Hari ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT Jl Soeharto No 3
JAKARTA, DKPP – Saksi dan Teradu saling membantah keterangan saat sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KIP Nagan Raya, tadi siang. Saksi Pengadu, Samsul Bahri dan pihak Terkait, Bukhari. Keduanya anggota KPU Kabupaten, namun Samsul Bahri mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Aceh. Sedangkan Teradu mendatang pihak Terkait, Ryan
Palu, DKPP – Zaman sekarang persoalan integritas menjadi tema sentral perbincangan sistem demokrasi modern. Pemilu tidak lagi dipahami sekedar formalitas dan proseduralitas. Tetapi, sebagai mekanisme untuk mengundang kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara sangat menentukan integritas proses maupun hasil Pemilu yang kredibel sehingga melahirkan legitimasi politik dan hukum juga legitimasi ethics
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi tertulis berupa Peringatan kepada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14, tadi sore (07/11) pukul 16.00 WIB. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Saut H
Jakarta, DKPP- Sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Murung Raya, Kalimantan Tengah, ditunda. Penundaan disebabkan tidak ada saksi yang hadir baik dari Pengadu maupun Teradu. “Sidang hari ini agendanya mendengar keterangan saksi dan penyerahan bukti. Karena tidak ada yang bisa menghadirkan saksi maka sidang hari ini ditunda. Selanjutnya kita
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU RI besok (08/10). Lokasinya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Teradunya adalah tiga komisioner KPU dan seorang pegawai setjen KPU RI. Sedangkan Pengadunya Yulianus Dwaa, ketua Koalisi Rakya Prodemokrasi Provinsi Papua. Pokok pengaduannya berdasarkan nomor 110/DKPP-PKE-II/2013,
Jakarta, DKPP- Pengadu, Mochtar Rudin, tidak hadir dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tidak diketahui apa alasannya tidak hadir. Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar), Happy Susanto yang menjadi Teradu menyatakan kecewa dengan ketidakhadiran Pengadu. “Jelas saya kecewa dengan ketidakhadiran Pengadu. Saya sudah bela-belain
Jakarta, DKPP – Sekitar pukul 14.00 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang. Bertempat di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14, selaku panel majelis Valina Singka Subekti, Saut H Sirait dan Nelson Simanjuntak. Kali ini pihak Teradunya, Ketua KPU Kabupaten Banyuasin Yusarla dan anggotanya, Suryadi, Irma Cristiana, Abu Said Al Hudari, Kamsul Chandra Jaya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 10/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Banyuasin, Sumatera Selatan. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang perdana