Jakarta, DKPP– Maruarar Siahaan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Jatim, mengungkapkan KPU harus menjadi problem solver dalam penanganan masalah demokrasi. “Seandainya KPU Prov Jawa Timur ini bertindak profesional, setia pada azaz, hal ini tidak mungkin akan
Jakarta, DKPP– Pada sidang DKPP, Kamis (25/7), salah perkara yang terungkap adalah adanya dukungan ganda dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dalam Pemilukada Jawa Timur. Dukungan pertama mencalonkan pasangan Khofifah-Herman dan diakui oleh Ketua Umum (Ketum) PPNUI Yusuf Humaidi. Sedangkan yang kedua mencalonkan pasangan Soekarwo-Syaifullah, yang dalam SK dukungannya ada tanda tangan ketum dan
Jakarta, DKPP – Sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur penuh pengunjung tadi siang, (26/7). Kursi ruang sidang yang hanya tersedia 56 unit tak mampu menampung jumlah pengunjang. Mereka terdiri dari simpatisan pasangan Khafifah-Herman SS dan juga para wartawan. Sehingga pengunjung terpaksa harus lesehan di lantai karpet. Tidak sedikit juga mereka yang berdiri.
Jakarta, DKPP – Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi hadir dalam sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur tadi siang (26/07) pukul 14.00. Hasyim tiba di DKPP sekitar pukul 13.45. Mantan calon presiden itu mengenakan pakaian koko warna putih dan berpeci hitam serta tasbih warna hitam di tangan. Dia menjelaskan
Jakarta, DKPP – Ketua majelis Jimly Asshiddiqe memutuskan, sidang terakhir dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim berakhir Senin (29/7) depan. “Sidang dilanjutkan Senin depan (29/7) pukul 10.00,” kata Jimly sambil mengetuk palu tiga kali. Sebelumnya, Jimly menawarkan kepada Teradu dan Pengadu mengenai kelanjutan sidang. Dari pihak Teradu meminta agar sidang dilanjutkan sekali lagi. Untuk itu,
Jakarta, DKPP- Irman Putra Sidin saksi ahli yang dihadirkan pihak Pengadu Pasangan Khofifah-Herman mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada niatan buruk dari KPU namun yang ada hanyalah keraguan. Pernyataan tersebut diungkapkan Irman dalam sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Jawa Timur, Jumat (26/7). “Seharusnya semua SK dikumpulkan
Jakarta, DKPP – Andry Dewanto Ahmad, Ketua KPU Prov Jawa Timur mengakui kesalahannya, terkait pendistribusian undangan pengambilan nomor urut pasangan calon kepada tim Khofifah-Herman. Pernyataan tersebut diungkapkan Andry dalam sidang DKPP, Kamis (25/7). Sebelumnya, Otto Hasibuan kuasa hukum dari pasangan Khofifah-Herman menyatakan adanya keanehan atas sikap KPU Prov Jawa Timur, yang telah mengirimkan undangan pengambilan
Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kabupaten Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad membantah telah menerima uang sebesar Rp 3 miliar. “Ngga ada. Dijanjiin juga ngga dan melihat barangnya pun juga ngga,” kata dia dalam persidangan. Andry menyampakan hal tersebut dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur, tadi siang (25/07). Sidang dimulai sekitar pukul 14.00.
Jakarta, DKPP – Saat memulai sidang, Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie menyampaikan rule of the game dalam persidangan yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Ini adalah peradilan etika, bukan pengadilan hukum. Jadi bukan mengadili proses pemilunya,” ujar dia dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur tadi siang, (25/07) sekitar pukul 14.00. Sebagai Pengadu Otto
Jakarta, DKPP – Ketua Bawaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatiko menilai dukungan Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Umat Indonesia baik untuk bakal calon pasangan Khafifah-Herman (Berkah) maupun untuk Karwo-Saifullah Yusuf (KarSa) tidak memenuhi syarat. Hal tersebut disampaikan Sri Sugeng saat dimintai keterangan sebagai pihak terkait oleh ketua majelis Jimly Asshiddiqie dalam persidangan dugaan pelanggaran